BASISBERITA.COM, Manado – Penguatan pembangunan berbasis keluarga terus menjadi perhatian Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Ketua TP-PKK Sulut, Anik Yulius Selvanus, memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah perangkat daerah di Kantor TP-PKK Sulut, Selasa (24/2/2026). Pertemuan ini digelar untuk menyamakan persepsi dan arah pelaksanaan program kerja, sekaligus memperkuat kolaborasi antara TP-PKK, Dekranasda, dan Posyandu dalam mendorong kesejahteraan keluarga di daerah.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam rapat itu, di antaranya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Novita Lumintang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulut Tienneke Adam, serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut.
Dalam arahannya, Anik menekankan pentingnya kerja terpadu dalam menjawab tantangan pembangunan keluarga yang semakin kompleks. Ia menilai program pemberdayaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi mulai dari penguatan desa, perlindungan perempuan dan anak, hingga peningkatan ekonomi kreatif berbasis rumah tangga.
“Sinergi menjadi kunci. Program PKK harus sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, keselarasan antara program PKK dan kebijakan pemerintah daerah akan menentukan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, setiap kegiatan diharapkan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu agenda yang dibahas adalah penguatan peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dalam meningkatkan daya saing produk kerajinan lokal. Dukungan terhadap pelaku UMKM dan perajin binaan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, mencakup peningkatan kualitas produk, desain kemasan, strategi pemasaran digital, hingga perluasan akses pasar.
Selain itu, optimalisasi fungsi Posyandu juga menjadi perhatian. TP PKK memandang Posyandu tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pusat edukasi gizi, pencegahan stunting, serta deteksi dini persoalan kesehatan keluarga. Karena itu, sinergi dengan perangkat daerah terkait dianggap penting untuk menjaga mutu layanan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi ini menegaskan peran TP-PKK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan berbasis keluarga. Dengan jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan, PKK diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menghadirkan program yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang diperkuat, diharapkan berbagai program yang dirancang tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar terlaksana dan membawa dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup keluarga di Sulut.(sco)