Ekonomi Pemerintahan

Sidak LPG 3 Kg di Manado, Pemprov Sulut Temukan Harga Melebihi HET dan Distribusi tak Tepat Sasaran

BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) merespons cepat keluhan warga terkait ketersediaan tabung LPG bersubsidi 3 Kilogram (Kg) dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) langsung di lapangan.

Pada Senin (30/3/2026), Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, turun langsung memimpin sidak di sejumlah agen dan pangkalan di Kota Manado. Kegiatan ini turut diikuti Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut, Jhon Merentek, serta Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sulut, Reza Dotulong.

Dalam sidak tersebut, tim menemukan sejumlah pelanggaran, terutama terkait harga jual yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa pangkalan diketahui menjual LPG 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dari hasil sidak, kami dapati masih ada pangkalan yang menjual di atas HET. Seharusnya Rp18.000 per tabung, namun di lapangan dijual Rp20.000,” ujar Ringkuangan saat melakukan peninjauan di wilayah Pakowa dan Wanea.

Tak hanya soal harga, permasalahan juga ditemukan pada aspek distribusi. Tim mendapati adanya penyaluran gas bersubsidi yang tidak berjalan semestinya, termasuk distribusi ke pangkalan yang tidak memiliki data resmi atau terindikasi ganda.

Menurut Ringkuangan, kondisi ini berpotensi menyebabkan distribusi tidak merata, meskipun secara kuota pasokan gas bersubsidi sebenarnya mencukupi.

“Distribusi yang tidak tepat sasaran ini menjadi salah satu penyebab keluhan masyarakat. Bahkan ada pangkalan yang tidak terdaftar namun tetap menerima pasokan,” jelasnya.

Pemprov Sulut menegaskan akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Sanksi tegas pun disiapkan bagi pelanggar, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha dan alokasi kuota.

Selain itu, sidak serupa akan terus digelar secara rutin untuk memastikan tata kelola distribusi gas bersubsidi berjalan sesuai aturan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan agar distribusi benar-benar tepat sasaran dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.(sco/*)

Baca Juga

Sambut Nataru, BI Sulut Gelar Serunai untuk Penukaran Uang Baru

Basis Berita

Begini Penjelasan Pjs Bupati Talaud Terkait Izin Operasional Rumah Sakit Pratama di Damau

Basis Berita

KAD Tomohon-Parigi Moutong-Sidenreng Rappang, BI Dukung Penguatan Stabilitas Harga dan Ekonomi Regional

Basis Berita