BASISBERITA.COM, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay berkomitmen mendukung upaya sinkronisasi Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) dengan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Filipina dan berada di kawasan strategis Asia Timur dan Pasifik, Sulawesi Utara tentu harus memastikan seluruh dokumen perencanaan pembangunannya selaras dengan kebijakan pertahanan negara,” kata Wagub Victor Mailangkay ketika membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi RWP dan RRWP yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (11/6/2025).
Wagub mewakili Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI yang diwakili oleh Asdep Koordinasi Wilayah Pertahanan dan Tata Ruang, Laksamana Muda TNI Rudi Harianto.
Orang nomor dua di Sulut ini menjelaskan bahwa revisi RTRW Provinsi Sulut tahun 2025–2044 yang sedang dalam proses, bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan, termasuk dalam konteks pertahanan dan keamanan.
Ia membeberkan ada sejumlah hal strategis yang telah diakomodir dalam revisi RTRW, antara lain penetapan PLBN Marore dan Miangas sebagai pusat kegiatan lokal, integrasi kawasan pertahanan dalam pola dan struktur ruang, serta rumusan khusus untuk fasilitas pertahanan skala kecil di bawah 6,25 hektare.
Selain itu, Pemprov Sulut juga mengusulkan pengembangan sistem permukiman di perbatasan sebagai pusat pertahanan dan penguatan fungsi lintas batas negara.
“Semua ini telah dirumuskan melalui proses panjang, termasuk forum-forum diskusi dan koordinasi lintas sektor sejak 2018 bersama Kementerian ATR/BPN dan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Mailangkay menekankan pentingnya hasil konkret dari rapat koordinasi ini sebagai acuan bersama dalam menyusun perencanaan wilayah yang strategis, implementatif, dan berkelanjutan.
“RTRW ini akan menjadi cetak biru pembangunan Sulut 20 tahun ke depan. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan generasi penerus kita,” pungkasnya.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari jajaran TNI, antara lain Kasdam XIII/Merdeka, Danrem 131/Santiago, Danlantamal VIII/Manado, Danlanud Sam Ratulangi, serta para bupati/walikota se-Sulawesi Utara atau perwakilannya, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut.(sco/*)