BASISBERITA.COM, Boltara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menjadi daerah yang terakhir dilakukan Monitor dan Evaluasi (Monev) mengenai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Sulawesi Utara (Sulut).
Kendati demikian, Bupati Boltara Sirajudin Lasena menegaskan dirinya akan beri perhatian khusus soal penginputan 30 indikator mengenai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan tersebut.
“30 indikator itu penting karena sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam hal pembangunan kependudukan,” tegas Lasena kepada media ini usai pertemuan dengan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jeanny Yola Winokan bersama Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Sulut Christodharma Sondakh dan tim di ruang kerjanya, Rabu (6/8/2025).
Ia pun mengaku soal indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan akan dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Renstra di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Boltara.
“Komitmen kami pemerintah daerah menyiapkan program, kegiatan apalagi anggaran untuk pembangunan kependudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” tukasnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan ini, Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulut, Jeanny Yola Winokan menyampaikan bahwa Boltara adalah kabupaten ke-15 yang mereka monitoring dan evaluasi terkait PJPK.
Ia memastikan PJPK tidak mengganggu visi dan misi kepala daerah.
“Bersyukur karena semua pemerintah kabupaten/kota mempunyai komitmen yang sama dan segera memasukkan 30 indikator PJPK dalam dokumen RPJMD,” ungkapnya.
PJPM sendiri merupakan operasionalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di dalamnya memuat sasaran, target, dan rencana aksi pembangunan kependudukan.
GDPK merupakan rancang induk kependudukan jangka Panjang yang di dalamnya memuat lima pilar.
Pertama, pengelolaan kuantitas penduduk terdiri atas total fertility rate (TFR), age-specific fertility rate (ASFR) 15-19 tahun, dan proporsi kebutuhan keluarga berencana (KB) yang terpenuhi.
Kedua, peningkatan kualitas penduduk pada pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, pembangunan keluarga terdiri dari Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), indeks perlindungan anak, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, sanitasi aman, indeks lansia berdaya, indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja, dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
Keempat adalah penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
Dan kelima, yaitu administrasi data kependudukan.
“Akhir penginputan 30 indikator Agustus ini,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Sulut Christodharma Sondakh yang turut hadir dalam monev ini sedikit membocorkan dampak dari penginputan 30 indikator tersebut.
“Sesuai yang disampaikan ibu kaper tadi, penginputan indikator berdampak pada berapa besar pagi BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) hingga DAK fisik,” ujarnya.(sco)