BASISBERITA.COM, Manado – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut sukses menyelenggarakan kegiatan BI BASUARA X BACIRITA APBN 2025 dengan mengangkat tema “Sinergi Mewujudkan Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Kegiatan yang diadakan di Kota Manado, pada Kamis (25/9/2025) ini menjadi wujud nyata kolaborasi antar-lembaga dalam memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal.
Pada kesempatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut Daniel Mewengkang yang mewakili Gubernur Sulut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Joko Supratikto dan Hari Utomo, Kepala Kanwil DJPb Sulut. Hadir pula Adrian Maulana, CEO Finance&, yang membagikan wawasan seputar perencanaan keuangan dan strategi menjadi pengusaha sukses.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut yang diwakili oleh Daniel Mewengkang menegaskan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Gubernur mengapresiasi kolaborasi BI dan DJPb yang turut menjaga pertumbuhan ekonomi Sulut, yang secara historis konsisten berada di atas rata-rata nasional — tercatat mencapai 5,39% pada tahun 2024, dengan inflasi yang tetap terkendali serta tren penurunan angka kemiskinan.
Gubernur juga menyoroti arah pembangunan Sulut yang berlandaskan pada 8 misi dan 17 program prioritas, seperti pengembangan infrastruktur transportasi, food estate, smart tourism, penguatan UMKM, serta pembangunan logistics hub yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Likupang.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BI Sulut, Joko Supratikto menyampaikan bahwa sektor industri pengolahan, khususnya kelapa dan perikanan tangkap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Sulut. Ia juga memastikan bahwa inflasi Sulut masih dalam kendali pada kisaran 2,5%±1% sejalan dengan target nasional. Menurutnya, BI terus mendorong pertumbuhan melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, namun tetap menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sementara itu, Hari Utomo dari DJPb Sulut menekankan bahwa instrumen fiskal, baik APBN maupun APBD memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyatakan bahwa sinergi antara kebijakan ekspansif BI dan percepatan belanja pemerintah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
Pada sesi diskusi, Adrian Maulana mengingatkan pelaku usaha akan pentingnya pengelolaan arus kas (cashflow) sebagai indikator utama keberlangsungan usaha. Menurutnya, profitabilitas saja tidak cukup tanpa arus kas yang sehat dan terkelola dengan baik.
Melalui forum ini, para akademisi, pejabat daerah, media, perbankan, dan pelaku usaha mendapatkan informasi yang aktual dan strategis mengenai arah kebijakan moneter dan fiskal nasional maupun daerah. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana diseminasi informasi, tetapi juga mampu membuka peluang bisnis baru yang sehat dan memperkuat fondasi ekonomi Sulawesi Utara yang lebih tinggi dan berkualitas.(sco/*)