BASISBERITA.COM, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus ‘diserang’ di media sosial. Mulai dari ‘pencitraan’, pengangkatan staf khusus hingga menyerang pribadinya.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sukut sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulut, Denny Mangala menilai sejumlah pemberitaan dan unggahan di media sosial, belakangan ini sangat tendensius dan tidak mendasar.
Mangala menegaskan tudingan miring terhadap kebijakan Gubernur Yulius, yang di dalamnya menyangkut belum kondisikan infrastruktur jalan yang rusak, harus dilihat secara proporsional dan bijak.
“Harus dipahami, bahwa kebijakan hingga arah pembangunan Pak Gubernur Yulius Selvanus tertuang dalam RPJMD Sulut tahun 2025-2029, yang tertuang dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor 2 Tahun 2025. Di mana, pada RPJMD tersebut berisi program kerja untuk lima tahun ke depan. Apa yang akan dilakukan setiap tahun tergambar dalam dokumen perencanaan tersebut,” jelas Mangala.
Diterangkan Mangala, Gubernur Yulius dilantik tanggal 20 Februari 2025, artinya APBD 2025 sementara berjalan. Namun, dalam perkembangannya terjadi dinamika akibat kebijakan efisiensi nasional. Ini tidak bisa dibendung, yang mengharuskan Pemprov Sulut melakukan penyesuaian anggaran.
“Pak gubernur mampu menerapkan strategi yang taktis. Ini dibuktikan dengan tanpa APBD akan tetapi warga Pulau Talise dan Gangga bisa menikmati listrik selama 24 jam. Sementara desa-desa di Talaud, juga berkat lobi pak gubernur, Kementerian Desa akan membangun listrik 1 kali 24 jam,” ungkapnya.
Tak hanya itu saja, lanjut Mangala, Gubernur Yulius memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat. Bantuan itu, yakni alat-alat pertanian, perikanan, pangan murah hingga bantuan pangan masyarakat.
“Ada juga bantuan lain yang dari kementerian yang diberikan kepada masyarakat. Ini berkat perjuangan bapak gubernur kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Mangala menambahkan Sulut hingga kini terbilang aman dan nyaman. Di mana, untuk inflasi masih terkendali.
Untuk pembangunan fisik, diakuinya baru akan berjalan setelah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyetujui Perda Perubahan APBD Tahun 2025 yang baru dilakukan beberapa hari yang lalu.
Sementara terkait belum intensnya gubernur turun temui masyarakat karena saat ini beliau masih fokus pada penataan sistem.
“Pak gubernur masih melakukan evaluasi program, koordinasi lintas sektor terhadap semua permasalahan daerah,” tuturnya seraya menambahkan ada juga beberapa kesempatan tertentu, Gubernur Sulut berkunjung ke masyarakat.
Gubernur Yulius, lanjut Mangala, secara intensif memperjuangkan alokasi anggaran program pusat bagi Sulut. Hal ini, menurutnya, dilakukan karena anggaran daerah sangat terbatas.
“Tanpa dukungan pusat, kita tidak dapat mewujudkan lompatan pembangunan,” tegasnya.
Mangala membeberkan dukungan pusat yang mulai mengalir ke Sulut. Di antaranya, perluasan Hub Port Bitung, pembangunan SMA Taruna Nusantara yang sementara berlangsung di Langowan, pembangunan Rumah Sakit di Bolaang Mongondow Selatan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.
Terkait pengangkatan staf khusus, Mangala menegaskan hal itu merupakan kebijakan yang sah dan bertujuan mendukung efektivitas kerja gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, komunikasi publik dan percepatan kebijakan strategis daerah.
“Staf khusus yang ada saat ini sangat efektif dalam menopang kinerja pemerintah daerah. Dengan latar belakang pengalaman, pendidikan dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, staf khusus tentu menjadi kekuatan bagi peningkatan kinerja organisasi pemprov,” tuturnya.
Mangala menambahkan staf khusus bukan hanya ada di beberapa gubernur tapi dj kabupaten/kota hingga ada di tingkat kementerian.
“Setiap pimpinan daerah memiliki hak prerogatif dalam menata struktur pendukungnya, selama sesuai aturan,” ungkapnya.
Mangala yang juga Asisten I Setdaprov Sulut ini mengajak masyarakat untuk menyaring informasi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.
“Berikanlah kesempatan untuk pak gubernur, bekerja membangun Sulawesi Utara. Kalaupun masih ada perbedaan-perbedaan pandangan politik, bawalah itu dalam nuansa demokratisasi dan jangan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan,” imbuhnya.(sco/*)