BASISBERITA.COM, Manado – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dimintakan percepat serapan anggaran. Sebab, penyerapannya masih rendah. Namun, dimintakan Gubernur Yulius Selvanus tetap memperhatikan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, menyebut realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 per tanggal 10 Oktober berada pada posisi 66 persen.
“Total asumsi pendapatan kita di tahun ini Rp3,7 triliun. Untuk realisasinya baru Rp2,5 triliun,” ungkap Gallang kepada sejumlah media di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (16/10/2025).
Capaian yang masih di bawah, kata Gallang, karena ada beberapa OPD masih menunggu proyek tuntas.
“Yang biasanya ajukan proyek fisik sudah 100 persen baru ditagih. Itu seperti Dinas PU dan Dinas Kesehatan,” tuturnya.
Dibeberkannya, untuk Pendapatan ditargetkan Rp3.789.780.953.160, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) targetnya Rp1.512.985.180.160 (realisasi 66,63 persen atau Rp1.008.148.551.501).
Target Pajak Daerah Rp1.143.261.370.444 (realisasi Rp774.788.368.947), Retribusi Daerah Rp248.879.815.140 (realisasi Rp148.846.759.299). Sementara untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan targetnya Rp71.294.004.424 (realisasi Rp71.294.004.424), Lain-lain PAD yang Sah target Rp49.549.990.152 (realisasi Rp13.219.418.831).
Target Pendapatan Transfer Rp2.275.920.773.000 realisasinya sampai dengan 10 Oktober 2025
Rp1.529.839.025.077 (67,22%), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Objek: Pendapatan Hibah) Target Rp. 875.000.000, Realisasi sampai dengan 10 Oktober 2025 Rp631.376.000 (72,16%).
Sedangkan untuk Belanja Daerah Total Anggaran: Rp3.635.982.939.686 realisasinya 54,48% atau Rp1.981.038.263.115.
Berikut Lima Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dengan realisasi tertinggi, yaitu: Badan Penghubung Daerah Sulut 72 persen, Dinas Kehutanan Daerah Sulut 70 persen, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan
Keluarga Berencana Daerah Sulut 69 persen, Dinas Kesehatan Daerah 68 persen, Dinas Lingkungan Hidup Daerah 67 persen.
Sementara serapan yang rendah, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Sulut 47,56 persen, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulut 47,23 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut 45,34 persen, Dinas Perumahan dan Pemukiman Daerah Sulut 40 persen serta Dinas Kebudayaan Daerah Sulut 22 persen.
Kendati masih ada OPD yang rendah serapan anggarannya, namun Gallang optimis penyerapan hingga akhir tahun ini menembus 90an persen.(sco)