Ekonomi

Kolaborasi Jadi Kunci Penguatan Ketahanan Pangan di Sulampua

BASISBERITA.COM, Manado – Kolaborasi antarpihak menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi hingga dukungan digitalisasi, harga pangan diharapkan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ricky P Gozali dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada Senin (27/10/2025).

Ricky mengapresiasi kolaborasi erat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berhasil menjaga inflasi nasional pada level 2,65% (yoy) per September 2025.

Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan bukan hanya soal stabilitas harga, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya untuk pangan.

“Di tengah tekanan inflasi pangan bergejolak di Sulampua akibat cuaca ekstrem dan serangan hama, kita perlu memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip Tiga Tepat yakni Tepat lokasi, Tepat sasaran dan Tepat waktu,” ujar Ricky.

Ia menambahkan, intervensi harga akan semakin efektif bila difokuskan pada komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar. Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) perlu terus diperkuat untuk mempercepat distribusi antarwilayah, terutama di daerah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.

Menutup sambutannya, Ricky mendorong agar seluruh agenda pengendalian inflasi disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD dan pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas daerah agar pengendalian inflasi memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua. Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID harus proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B),”kata Yulius.

Ia mencontohkan keberhasilan Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara yang menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD) serta kemitraan rantai pasok hulu–hilir di Sulawesi Selatan yang menghubungkan kelompok tani, UMKM dan ritel modern.

“Langkah konkret ini bisa diperluas agar manfaat pengendalian inflasi semakin dirasakan,” tambahnya.

GNPIP Sulampua 2025 menjadi penutup rangkaian GNPIP regional tahun ini, setelah sebelumnya digelar di Jawa, Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Kegiatan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP dna TPID se-Sulampua yang dipimpin Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.

Ferry menekankan pentingnya efisiensi logistik pangan, terutama di wilayah kepulauan, melalui fasilitas ongkos angkut dan subsidi angkutan udara untuk mempercepat distribusi ke daerah terpencil.

Dalam rapat tersebut, TPIP dan TPID se-Sulampua menyepakati tiga langkah strategis, yakni Menurunkan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025 melalui GPM, pasar murah, dan SPHP dengan prinsip Tiga Tepat;

Memperkuat ketersediaan pasokan hortikultura dan perikanan tangkap dengan mendorong contract farming, smart farming serta pengoperasian cold storage dan ice flake machine di pelabuhan strategis; Meningkatkan efisiensi logistik dan pembiayaan termasuk penambahan rute tol laut dan jembatan udara, subsidi ongkos angkut, sinergi KAD dengan BUMN logistik seperti PELNI serta optimalisasi KUR Alsintan untuk revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan modernisasi armada nelayan.

Acara ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog serta Gubernur Sulut dan Biro Ekonomi se-Sulampua.(sco/*)

Baca Juga

Pemprov Sulut Hadirkan Kios Pangan untuk Stabilkan Harga

Basis Berita

GoPay Gelar Edukasi Keuangan Mahasiswa di Unima Lewat Program Pintar Bareng

Basis Berita

OCTO Savers Payroll, Solusi Kelola Gaji Praktis bagi Pekerja Berpenghasilan Tetap

Basis Berita