BASISBERITA.COM, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus memaparkan capaian indikator makro ekonomi serta berbagai tantangan strategis di sektor pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR-RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, pada Senin (27/4/2026).
Gubernur mengawalinya dengan menyampaikan mengenai stabilitas ekonomi Sulut pada tahun 2025 tercatat sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 5,66%, melampaui rata-rata nasional. Salah satu pencapaian paling signifikan adalah transformasi sektor Ekonomi Kreatif yang diproyeksikan mengalami lonjakan nilai tambah ekonomi sebesar 1.456%, dari Rp 20,5 miliar menjadi Rp 304,6 milir pada tahun 2025.
“Sektor Ekraf kini bukan lagi sekadar pendukung pariwisata, melainkan motor pertumbuhan ekonomi mandiri berbasis kekayaan intelektual,” ujar Gubernur Yulius.
Dukungan nyata diberikan melalui pembentukan nomenklatur khusus Ekonomi Kreatif dan penyelenggaraan event besar seperti Warbiasa Governor League 2025.
Terkait sektor pariwisata, tercatat sebanyak 61.495 wisatawan mancanegara mengunjungi Sulut di tahun 2025, dengan dominasi pasar dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, arus wisatawan nusantara menunjukkan lonjakan luar biasa mencapai 14,35 juta perjalanan.
Gubernur juga menyoroti peran masif 408.505 unit UMKM yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Selama periode 2023-2025, Pemerintah Provinsi telah melakukan intervensi nyata, termasuk pemberian bantuan peralatan kepada 960 unit usaha dan fasilitasi lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Meski menunjukkan tren positif, Gubernur Yulius menggarisbawahi beberapa tantangan infrastruktur yang perlu segera diatasi, antara lain:
• Aksesibilitas: Kebutuhan penambahan rute penerbangan langsung internasional dan integrasi transportasi massal (KSPN & Trans Manado).
• Fasilitas Bandara: Peningkatan terminal internasional di Bandara Sam Ratulangi.
• Infrastruktur Dasar: Pengelolaan air bersih, sampah, serta jaringan listrik dan internet di lokasi wisata terpencil.
Menutup pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada Komisi VII DPR RI, termasuk usulan penetapan Sulut sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal (kelautan dan agroindustri) serta penguatan sistem logistik nasional untuk menekan biaya distribusi.
“Kami berharap usulan-usulan ini dapat dikawal oleh Komisi VII DPR RI demi meningkatkan daya saing Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik,” pungkas gubernur.(sco/*)