BASISBERITA.COM, Tomohon – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tomohon, Masna Pioh, secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon. Acara ini berlangsung pada Kamis (22/10/2026) di Ruang Command Center Pemerintah Kota Tomohon.
Pioh yang membacakan sambutan Wali Kota Tomohon, Carol Senduk, menegaskan pentingnya peran strategis jajaran pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan warga.
“Pelayanan publik harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik,” ujar Pioh.
Ia menambahkan bahwa implementasi standar pelayanan perlu dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan ketentuan dan dinamika kebutuhan masyarakat. Forum konsultasi ini diharapkan menjadi wadah dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran serta merumuskan rekomendasi perbaikan layanan.
“Kami berharap setiap perangkat daerah memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, hingga mekanisme pengaduan masyarakat. Jangan sampai forum ini hanya menjadi formalitas, tetapi harus menghasilkan perubahan yang terukur dan berkelanjutan demi reformasi birokrasi di Kota Tomohon,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon, Ingrid Palit, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan amanah dari regulasi nasional terkait pelayanan publik. Tujuannya adalah menjaring aspirasi dan masukan dari para pengguna layanan guna meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Setda Kota Tomohon.
“Ini adalah langkah konkret kami sebagai sarana evaluasi internal sekaligus eksternal. Saat ini terdapat enam jenis layanan utama di Bagian Organisasi. Kami menyadari bahwa setiap jenis layanan di perangkat daerah sebenarnya harus memiliki payung hukum yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Palit.
Ia juga menyoroti adanya tren positif berupa peningkatan kinerja pelayanan publik pascaevaluasi sebelumnya. “Dengan adanya forum ini, kami berkomitmen untuk terus mendampingi terciptanya pelayanan yang lebih profesional, cepat, dan memuaskan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Tomohon,” tukasnya.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh perwakilan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon serta melibatkan Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Ombudsman, akademisi dan unsur media massa.(sco)