BASISIBERTA.COM, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, tak main-main dengan penurunan angka stunting. Target menjadi 0 persen hingga 2024 pun dibidik.
Guna mewujudkan target tersebut, dilakukan beberapa strategi. Strategi itu dibeberkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Steve Kepel kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy pada Roadshow Daring Bersama Menko PMK dengan agenda Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jumat (17/3/2023).
Kata Kepel, strategi dibuat serta didukung dengan alokasi dana yang terbilang cukup fantastis.
“Pemprov Sulut menargetkan penurunan angka stunting dari 14 persen menjadi 0 persen di tahun 2024, dengan alokasi dana sebesar Rp17,2 miliar,” ungkap Kepel.
Dibeberkannya, sejumlah program percepatan direncanakan yang mencakup tata kelola hingga perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat.
“Juga jangkauan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku terhadap pola asuh anak dan balita serta pemberdayaan masyarakat perlu diperluas,” tukasnya.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas pada remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga beresiko dan bayi stunting perlu diintensifkan. Berikut pengukuran, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran.
“Kerja sama dengan lembaga, badan usaha, serta non pemerintah untuk percepatan penurunan stunting perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Diricinci Kepel, berbagai sarana yang diunggulkan untuk penanganan stunting, yakni 2.287 posyandu, 198 Puskesmas, 54 rumah sakit, 605 ahli gizi, serta disiapkan 2.778 bidan dan 522 tim pendamping keluarga.
Selain itu, tak kalah pentingnya, sejumlah dana yang disiapkan, meliputi Dana Alokasi Khusus atau DAK non fisik, dana alokasi khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) se Sulut pada tahun 2022 sebesar Rp24,5 miliar sementara di tahun 2023 sebesar Rp54,9 miliar. Juga lokasi APBD 2022 sebesar Rp12,6 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp12,9 miliar.
Menurut Kepel, untuk menurunkan stunting Pemprov Sulut membentuk tim Satgas, mengukuhkan Bapak Asih Anak Stunting (BAAS) kepada Komandan Korem 131/Santiago. Kemudian, mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, mengukuhkan duta Generasi Berencana (Genre) kepada remaja berprestasi, mengampanyekan gerakan bersama stop perkawinan anak, mengedukasi masyarakat melaui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) tentang pemenuhan gizi seimbang dan pola asuk anak dalam keluarga.
“Ada 15 strategi yang dirancang untuk mencapai target penurunan stunting, mulai mendampingi calon pengantin, keluarga berisiko, ibu hamil dan pasca persalinan serta balita stunting di desa, melakukan surveilans stunting dan pengukuran balita secara periodik di tingkat desa, juga sosialisasi pemberian ASI eksklusif hingga audit kasus stunting,” pungkas Kepel.(sco/*)