BASISBERITA.COM, Manado – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tercatat memiliki luas hutan mangrove sebesar 11.892 hektar. Luasan tersebut diharapkan dijaga agar tidak rusak.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut turut memberikan perhatian terhadap pelestarian mangrove. Salah satu upaya yang dilakukan adalah ikutserta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulut yang digelar Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano, Rabu (23/8/2023) di Luwansa Hotel Manado.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Setdaprov Sulut Asripan Nani yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel. Ia pun berkesempatan membacakan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Dalam sambutan gubernur, dikatakannya, ekosistem mangrove harus dijaga karena memiliki peranan penting. Di antaranya, sebagai pelindung gelombang, penyaring sampah dan penangkap sedimen, pengatur iklim, habitat ikan, sumber pencaharian masyarakat pesisir serta potensi pariwisata. Juga berperan penting dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.
“Ekosistem mangrove di Sulawesi Utara memiliki peranan penting untuk menyanggah kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekosistem, serta aspek lainnya secara proporsional,” tutur Nani.
Dia mengungkapkan Pemerintah Pusat telah membentuk kelompok kerja pengelola ekosistem mangrove nasional. Kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sulut dengan membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) lewat SK Gubernur Nomor 406 tahun 2022.
“Selaku Pemerintah Sulawesi Utara mengajak para pihak yang telah tergabung dalam KKMD Sulut untuk bahu-membahu dalam pelestarian ekosistem mangrove Sulawesi Utara,” tukasnya.
Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan Sulut, Jemmy Ringkuangan menambahkan pelestarian ekosistem mangrove perlu dilakukam secara bersama-sama.
“Kita harus kerja bersama, bersama kerja dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, stakeholder terkait sampai masyarakat,” tuturnya seraya menambahkan pihak pers juga diharapkan ikut mengedukasi ke masyarakat betapa pentingnya pelestarian mangrove.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan DAS Tondano, Bambang Hendro Joewono menjelaskan lewat KKMD ini diharapkan dapat muncul komunitas-komunitas peduli mangrove di Sulawesi Utara.
Diketahui KKMD Sulut ini terdiri dari berbagai unsur, baik Pemerintah hingga masyarakat didalamnya pegiat lingkungan.(sco/*)