BASISBERITA.COM, Manado – Ketua TP-PKK Sulawesi Utara (Sulut) Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan mendukung pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, yakni yang ada di Provinsi Sulut.
Dukungan tersebut diperlihatkannya dengan menghadiri Rapat Identifikasi dan Analisis Kegiatan Pembangunan dengan tema ‘Identifikasi dan Analisis Potensi, Permasalahan dan Solusi Pengembangan Kerjasama Perdagangan Perbatasan Negara di Provinsi Sulut”, yang dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (24/10/2023).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel ini juga dihadiri pengurus TP-PKK dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Untuk ibu-ibu PKK yang hadir saya berharap apa yang diterima (dalam rapat) dapat bermanfaat dan dapat dibawa pulang ke wilayah masing-masing,” ujar ibunda dari Rio dan Rei ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel membuka secara resmi pelaksanaan rapat.
Dalam sambutan mewakili Gubernur, Sekdaprov memaparkan permasalahan utama yang terjadi di kawasan perbatasan yakni banyaknya ketertinggalan di sejumlah sektor.
Mulai dari keterbatasan infrastruktur, keterbatasan jumlah penduduk, keterbatasan SDM berkualitas, juga keterbatasan penyediaan bahan bahan pokok. Yang juga menjadi perhatian adalah isu-isu negatif terkait kemiskinan serta potensi perdagangan ilegal di wilayah perbatasan.
Sehingga Kepel mengatakan bagian dari kewajiban Pemerintah, baik pusat dan daerah, bagaimana proses pengelolaan wilayah ini dapat betul-betul mampu meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, terlebih dari pada itu menjaga keutuhan NKRI.
“Saya berharap apa yang kita lakukan saat ini dalam bentuk identifikasi dan analisis kegiatan di pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara dapat menelorkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang konstruktif dan mampu memberikan yang terbaik bagi Sulawesi Utara,” imbuhnya.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Sulut Djemmi Gagola menambahkan kegiatan ini juga didasari maraknya perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina, baik legal maupun ilegal.
“Ini yang menjadi kewajiban kita Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memfasilitasi regulasi maupun sarana pra sarana dan mekanisme model kerja sama untuk tidak ada lagi kasus-kasus ilegal seperti penyelundupan dan berbagai dampak negatif lainnya,” jelas Gagola.
Dia mengatakan bersama pihak terkait rapat ini akan membahas berbagai hal penting.
“Yang pertama potensi perdagangan perbatasannya, model kerja samanya, apa permasalahannya dan solusinya, kita duduk bersama dan bahas bersama,” tandasnya.
Turut hadir Asisten I Setdaprov Sulut Denny Mangala, perwakilan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait, hingga pelaku usaha di wilayah perbatasan dan perwakilan pengurus TP-PKK di daerah kepulauan.(sco/*)