BASISBERITA.COM, Jakarta – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta
Selasa (7/11/2023).
Di kegiatan ini, Bupati FDW turut didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jada setdakab. Minahasa Selatan Silvia F Bimbahati.
Kegiatan yang diikuti oleh para gubernur dan bupati/walikota se Indonesia ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku instansi pembina Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 dengan tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju”. Acara pembukaan juga ditandai dengan memainkan angklung secara serentak.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Teten Masduki menyampaikan dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta bahwa hingga 1 November 2023, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun.
“Target 40 persen belanja UMKM itu kan baru tercapai 37,6 persen. Ini angka sudah cukup bagus jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi masih terus harus kami perjuangkan, mengajak semua pihak, untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua,” tuturnya.
“Maka, forum ini adalah tempat untuk berkolaborasi dalam sektor pengadaan kita,” sambungnya.
Rapat Koordinasi dihadiri oleh Menteri/Panglima TNI/Kepala Kepolisian RI/Kepala Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati dan Wali kota, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Ketua/Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perwakilan Asosiasi Penyedia dan Asosiasi Profesi Pengadaan (IAPI dan IFPI).(*)