Basis Berita
Pemerintahan

Sekdakot Tegaskan Pesan Wali Kota Tomohon: Jangan Asal Serap Anggaran, Lihat Dampaknya!

BASISBERITA.COM, Tomohon – Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon, Edwin Roring, memimpin rapat Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (EPRA) di Ruang Command Center Pemerintah Kota Tomohon, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Edwin menyampaikan sejumlah arahan strategis dari Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, terkait percepatan, optimalisasi, dan kualitas penyerapan anggaran daerah menjelang akhir tahun.

Sekdakot Edwin Roring menekankan bahwa tingginya persentase realisasi anggaran bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah. Di mana, hingga 12 November 2026, realisasinbelanja daerah Kota Tomohon mencapai Rp376.537.510.364 atau sebesar 67,74 persem dari total pagu anggaran APBD sebesar Rp555.795.102.287.

“Pak Wali Kota mengingatkan, yang jauh lebih penting adalah kualitas dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran yang kita keluarkan harus memberikan dampak nyata, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Tomohon,” ujar Sekdakot Edwin Roring.

Ia mencontohkan beberapa program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan dari Dinas Sosial yang realisasinya telah mencapai 89 persen. Selain itu, program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perkim dan program prioritas kesehatan dinilai sangat dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Kepedulian pemerintah harus terus terasa di masyarakat. Program-program intervensi kesehatan dan bantuan sosial ini harus kita jaga terus kualitasnya,” tambahnya.

Di kesempatan ini, Sekdakot menginstruksikan perangkat daerah yang membidangi pajak dan retribusi, hingga para camat dan lurah, untuk berinovasi menjaring pendapatan.

“Sesuai arahan dalam sosialisasi penyusunan APBD lalu, paradigma kita harus diubah. Pendapatan yang harus lebih dulu kita alokasikan, baru belanja menyesuaikan. Selama ini sering kali belanja dihitung dulu, baru orang memikirkan pendapatan. Saat ini realisasi pendapatan daerah baru sekitar 70-an persen, ini harus kita pacu dengan kiat-kiat inovasi,” tegasnya.

Selanjutnya, Sekdakot meminta penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Seluruh pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan verifikasi dan ceklist berkas secara teliti sebelum memproses pencairan.

Namun, Edwin juga mengingatkan agar birokrasi tidak bekerja secara kaku atau memakai kacamata kuda.

“Kita harus teliti, lihat ceklist daftar isian, kalau belum lengkap jangan diproses. Jika ada hal-hal khusus atau kendala di lapangan, segera laporkan ke pimpinan. Jangan stuck (macet) di tengah jalan, kita crosscheck bersama agar ada argumen dan solusi yang bisa dipertahankan,” pesannya.

Terakhir, Edwin menyoroti pentingnya tanggung jawab dan kepemimpinan dari para Kepala Perangkat Daerah. Ia melarang para kepala dinas untuk lepas tangan dan hanya menyerahkan urusan realisasi anggaran kepada pejabat teknis atau pengelola keuangan.

“Kepala perangkat daerah harus mengetahui perkembangan pelaksanaan program, memahami kendala atau hambatan yang terjadi, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian. Mari kita kawal dan bertanggung jawab penuh atas urusan di instansi masing-masing,” pungkas Edwin.(sco)

Baca Juga

Pemkot Tomohon Melayat ke Rumah (Almh) Magdalena Tan

Andreas Poluan

Pemprov Sulut Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

Basis Berita

Gubernur Olly Dondokambey Harap Kepala Daerah Adopsi Pengelolaan Perikanan Hingga Kuliner Kota Oarai Jepang

Basis Berita