Basis Berita
Ekonomi

BI Sulut dan Pemkot Kotamobagu Gelar HLM: Perkuat BUMD Pangan sebagai Stabilisator Harga

BASISBERITA.COM, Kotamobagu – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Senin (17/11/2026). Pertemuan ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam mengantisipasi tekanan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Darmawan TB Hutabarat, unsur Forkopimda, serta anggota TPID lainnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan TB Hutabarat, mengungkapkan bahwa inflasi Kota Kotamobagu pada Oktober 2026 tercatat cukup tinggi. Berdasarkan data, inflasi mencapai 0,37% (month to month), 7,20% (year to date) dan 7,05% (year on year). Angka ini berada di atas sasaran inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5±1% (yoy).

“Tekanan inflasi terutama bersumber dari komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit, tomat, dan lemon. Tantangan ke depan semakin kompleks seiring dampak fenomena El Nino yang diprakirakan berlangsung hingga awal 2027,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, kondisi kekeringan telah memengaruhi produktivitas hortikultura. Selain itu, peralihan menuju musim hujan berpotensi menimbulkan gangguan produksi baru akibat penyakit tanaman dan kerontokan bunga. Mengingat siklus tanam dan panen, tekanan harga pada komoditas ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga awal tahun depan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Ia menginstruksikan seluruh anggota TPID untuk bekerja lebih agresif.

“Seluruh anggota TPID didorong agar lebih responsif dalam memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok. Kita harus mengidentifikasi potensi risiko sejak dini serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar langkah pengendalian yang diambil cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegas Weny Gaib.

Untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan, forum HLM menyepakati beberapa langkah konkret. Dari sisi hulu, diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, serta penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Dari sisi distribusi, penataan akses di Pasar 23 Maret dan penguatan konektivitas koridor pangan menjadi fokus utama. Selain itu, mengingat posisi Kotamobagu sebagai hub perdagangan Bolmong Raya, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan diharapkan dapat berperan sebagai agregator dan integrator pasokan untuk stabilisasi harga.

“Melalui sinergi ini, Bank Indonesia bersama Pemkot Kotamobagu berkomitmen menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutup Darmawan.(sco/*)

Baca Juga

Komisi I DPRD Tomohon Bedah Persoalan Pemerintahan Kelurahan dalam RDP Terbuka

Andreas Poluan

BI-Rate Turun, Daya Beli di Sulut Diharapkan Meningkat

Basis Berita

PI Regional 4 Tegaskan Transparansi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Basis Berita