BASISBERITA.COM, Manado – Perkembangan dari penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulawesi Utara (Sulut) kepada organisasi keagamaan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) telah memasuki babak baru.
Salah satu pejabat penting di lingkungan Pemprov Sulut, Sekretaris Daerah Propinsi (Sekdaprop) Sulut, SK, ditahan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, pada Senin (14/4/2025) malam.
Penahanan pejabat penting Pemprov Sulut menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, salah satunya Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka.
“Perkembangan ini membuat saya prihatin dikarenakan posisi Sekda dalam Organisasi & Manajemen atau O&M Pemerintah Daerah (Pemda) sangat strategis. Jabatan ini kerap disebut ‘jantung’ birokrasi atau ‘panglima’ para birokrat di Pemda. Jadi dengan penahanan ini dapat dikatakan terjadi kedaruratan birokrasi di Pemprov Sulut, terjadi kekosongan jabatan,” ujar Taufik M Tumbelaka kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).
Terkait langkah-langkah ke depan yang harus sesegera mungkin diambil, Taufik M Tumbelaka memberi saran.
“Dalam menyikapi hal ini sebaiknya kekosongan jabatan Sekdaprov Sulut segera diisi. Diharapkan nantinya pejabat yang akan ditempatkan sudah benar-benar pas. Selain syarat administrasi juga pertimbangkan pejabat yang dianggap aman, dalam arti jangan nantinya yang mengisi juga akan dapat pemanggilan dari pihak Polda. Ini dikarenakan kasus yang ditangani Polda selain masih berjalan juga berpotensi akan berkembang.” beber Pengamat jebolan Fisipol UGM Yogyakarta.
Lanjut terkait pengisian kekosongan jabatan Sekdaprov Sulut, Tumbelaka menyarankan opsi.
“Dikarenakan harus menjaga ritme kinerja birokrasi, jadi ada dua pilihan, pertama ambil dari internal yang harus dipastikan nantinya tidak mendapat panggilan memberi keterangan oleh Aparat Penegak Hukum dan yang kedua ambil dari luar Pemprov Sulut,” pungkas Taufik M Tumbelaka.
Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan terkait pergantian Sekdaprov masih menunggu surat dari Polda Sulut.
“Secara administrasi, kita masih menunggu surat tembusan dari Polda Sulut. Karena memang saat ini, Sekdaprov masih berada di sana,” ujar Gubernur Yulius didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Rabu (16//4/2025).
Gubernur tidak mau cepat menggantikan kursi DB 6 tersebut.
“Untuk nama pengganti, nanti saja. Kita ikuti dulu proses yang sedang berjalan,” tandasnya.(sco/*)