BASISBERITA.COM, Manado – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sulawesi Utara (Sulut).
Ketua Komisi II DPR-RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama anggota dan Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Agus Fatoni ini diterima Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para bupati dan walikota se Sulut serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, pada Rabu (21/5/2025).
Kedatangan Komisi II DPR-RI ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sulut.
Di kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR-RI memuji langkah strategis yang dibuat Gubernur Yulius dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan BUMD.
Menurut Karsayuda, kebijakan Gubernur Sulut sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkrit adalah melibatkan BUMD dalam pengelolaan potensi pertambangan rakyat melalui koperasi, berkolaborasi dengan Bank SulutGo.
“Langkah ini menjadi peta jalan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut,” ujarnya.
Selain itu, ia mengapresiasi Gubernur Yulius yang mendorong seluruh rumah sakit dan layanan kesehatan masyarakat di Sulut menjadi BLUD serta memperkuat sektor pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kebijakan ini dianggap mampu menciptakan daya saing daerah melalui pendekatan bisnis yang berkelanjutan.
Pujian juga disampaikan Agus Fatoni kepada Gubernur Yulius Selvanus. Fatoni yang mewakili Menteri Dalam Negeri ini menyebut kepemimpinan entrepreneurial Gubernur Yulius. Menurutnya, pendekatan bisnis yang diterapkan pada BUMD dan BLUD, serta kolaborasi dengan sektor swasta, mampu membangkitkan ekonomi kreatif Sulut.
“Kami melihat geliat ekonomi kreatif mulai bangkit, ditambah dengan kembalinya wisatawan dari Tiongkok dan mancanegara. Ini akan membawa Sulut bangkit di tengah guncangan ekonomi dunia,” ujar Fatoni.
Ia juga mendorong bupati dan walikota di Sulut untuk meniru langkah Gubernur Yulius dalam mengoptimalkan BUMD dan usaha daerah lainnya. “Kami akan mendukung penuh inisiatif ini, termasuk regulasi yang diusulkan oleh Pemprov Sulut,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Yulius dalam pemaparannya menekankan penguatan ekonomi biru melalui sektor perikanan dan ekonomi hijau melalui perluasan areal pertanian, baik padi sawah, ladang, maupun tanaman agropolitan. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan Sulut di tengah tantangan ekonomi global.
“Potensi pertambangan rakyat juga akan dikelola secara profesional melalui koperasi dan BUMD, sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur gubernur.
Orang nomor satu di Sulut ini menyampaikan harapannya agar Komisi II DPR-RI dan Kemendagri terus mendukung regulasi yang akan diusulkan Pemprov Sulut. “Kami berterima kasih atas kunjungan kerja ini dan berharap dukungan penuh untuk mewujudkan visi Sulut yang lebih mandiri dan sejahtera,” tuturnya.(sco/*)