BASISBERITA.COM, Manado – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menggelar North Sulawesi Invesment Forum (NSIF) 2025.
Kegiatan mempertemukan pelaku usaha dengan investor itu dibuka Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang diwakili Asisten III Fransiscus Manumpil di Hotel Four Points Manado, pada Jumat (8/8/2025).
Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto berharap NSIF 2025 dapat memperkuat langkah bersama untuk akselerasi pertumbuhan investasi di Sulut.
“Kami meyakini bahwa investasi merupakan salah satu motor utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Supratikto.
Ia pun optimis Sulut terus alami pertumbuhan. Sebab, melihat dari histori pertumbuhan yang sangat baik dan cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional.
“Pada triwulan II tahun 2025, Sulut kembali tumbuh sebesar 5,64% secara tahunan di saat perekonomian nasional tumbuh 5,12%. Pencapaian ini tidak boleh membuat kita terlena, mengingat kontribusi PDRB Sulut terhadap nasional saat ini baru 0,85% atau masih banyak area pengembangan lebih lanjut yang bisa kita dorong secara bersama-sama,” tuturnya.
Supratikto menyebut secara lebih granular, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang mencapai 6 hingga 7% sebagaimana tercantum dalam RPJMD memerlukan usaha ekstra keras secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Perhitungan kami, diperlukan nilai tambah aktivitas ekonomi sekitar Rp 14 triliun,” ujarnya.
Lebih jauh, diutarakannya, secara sektoral, pertumbuhan triwulan II didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan.Hal ini dapat menjadi indikator kekuatan Sulut yang menjadi competitive advantage dibandingkan provinsi lain, yaitu ikan tangkap yang berlimpah dan performa industri minyak nabati.
“Jika kita bedah PDRB Sulut, dapat disimpulkan kontributor utama pertumbuhan terletak pada konsumsi rumah tangga dengan pangsa 44% dan investasi dengan pangsa 28%. Dengan investasi yang kontraksi sebesar 1,43% pada triwulan II 2025, maka perlu dilakukan penambahan cakupan proyek dan diversifikasi sektor investasi,” terangnya.
“Identifikasi yang kami sebutkan sebelumnya juga sejalan dengan arah pengembangan ekonomi wilayah Sulampua di RPJMN 2025-2029. Pembangunan diarahkan untuk penguatan industri pengolahan, pengembangan kawasan dan hilirisasi serta konektivitas antarwilayah,” tukasnya.
Khusus pada NSIC 2025 ini, diungkap Supratikto, terdapat empat proyek strategis yang telah masuk final, di mana satu berasal dari provinsi dan tiga dari kabupaten/kota, yaitu:
a. Pelabuhan Perikanan Talaud oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut
b. Kawasan Industri Perikanan oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe
c. Infrastruktur Kesehatan oleh Kota Kotamobagu
d. Angkutan Umum Masal Buy-The-Service (BTS) oleh Kota Manado
Adapun upaya lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulut, BI terus mendukung pemerintah daerah melalui dinas terkait dengan mempercepat realisasi investasi melalui promosi Investment Project Ready to Offer (IPRO) ke berbagai investor strategis di dunia internasional.
Upaya yang dilakukan melalui program RIRU, lanjut dia, telah berjalan untuk beberapa proyek yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sulut yakni dalam hal substansi, telah difasilitasi penguatan analisa proyek dalam bentuk prospektus, proyeksi keuangan, pembuatan video publikasi, dan studi visit untuk berbagai proyek strategis, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bitung, Danau Linow, dan Refuse Derived Fuel (RDF) Bolmong.
Sementara untuk promosi investasi, pihaknya membawa KEK Likupang ke Australia, Jakarta, dan Kuwait pada tahun 2024, serta mempertemukan RDF Bolmong bersama 15 investor tanggal 7 April 2025 dan 7 investor tanggal 12 Mei 2025 pada kegiatan Osaka World Expo.
Dalam kegiatan NSIF 2025 juga dilaksanakan penandatanganan Letter of Intent (LoI) investor globalterhadap proyek investasi potensial Sulut. Selain itu, penandatanganan komitmen transaksi perdagangan UMKM dengan offtaker asing dan penyerahan Kartu Kredit Indonesia dari BSG ke kepala daerah.(sco)