BASISBERITA.COM, Jakarta- Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy Rumajar, SE, MIKom, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 6 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam rangka pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Wali (Wawali) Kota Sendy Rumajar menyampaikan apresiasi kepada KPK atas terselenggaranya agenda strategis ini, yang dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita dapat hadir di tempat ini. Pemerintah Kota Tomohon mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi pertemuan strategis ini,” ujar Sendy.
Lebih lanjut, Sendy menguraikan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Tomohon dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Beberapa persoalan yang diidentifikasi, antara lain:
1. Lemahnya sistem pengawasan internal akibat keterbatasan kapasitas dan independensi inspektorat.
2. Penggunaan diskresi tanpa akuntabilitas yang masih tinggi, serta minimnya kontrol publik dan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi pengawasan.
4. Rendahnya pemahaman ASN terhadap nilai-nilai antikorupsi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan independensi media lokal dalam fungsi kontrol sosial.
Sendy menekankan pentingnya pendampingan dan penguatan kapasitas dari KPK kepada pemerintah daerah, khususnya dalam tiga aspek utama:
• Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang transparan dan akuntabel.
• Identifikasi serta mitigasi potensi korupsi melalui penguatan sistem pengawasan internal.
• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar lebih profesional, berintegritas, dan kompeten.
“Kami berharap Rakor ini menjadi momentum memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi kemajuan bangsa,” tutup Sendy, yang akrab disapa SeGAR.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala BPKPD/BPKAD se-Provinsi Sulawesi Utara.(AP)