Catatan: Taufik M Tumbelaka, Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut
Tidak terasa telah 6 (enam) bulan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dipimpin Duet Gubernur Yulius Selvanus (Yulius) dan J Victor Mailangkay (Victor). Duet yang dikenal sebagai hasil Pemilukada Sulut 2024 ini dapat dikatakan menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah. Diketahui Gubernur Yulius berlatar-belakang militer yang kemudian terjun didunia politik dan akhirnya dipercaya menjadi Ketua Partai Politik (parpol) Gerindra. Sedangkan Wakil Gubernur (Wagub) Victor dikenal lyas sebagai sosok yang memilih jalur politik dan telah ‘berkecimpung’ selama lebih dari 3 dekade, di mana pada akhirnya dipercaya oleh parpolnya, Nasdem, sebagai Ketua di Sulut.
Koalisi 2 parpol ini tidak berdiri sendiri tapi pada saat Pemilukada juga didukung oleh salah satunya Partai Golkar dan juga beberapa kekuatan politik lainnya.
Duet Yulius-Victor tentunya tidak mudah dikarenakan saat ini menghadapi situasi dan kondisi politik di mana selama 1 dekade di pimpin duet politisi PDI Perjuangan yang mendominasi kuat.
Di antara tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Duet Yulius-Victor adalah membentuk ‘kabinet’ dalam upaya mewujudkan rencana kerja membangun Sulut ke depan. Dan ini tidak mudah. Salah satunya dikarenakan Duet Yulius-Victor akan kesulitan menata ‘kabinet’ yang saat ini diisi sejumlah Pelaksana Tugas atau Plt.
Di sisi lain penentuan sejumlah pejabat yang akan mengisi ‘kabinet’ jika tidak tepat maka berpotensi menyebabkan kinerja roda pemerintahan tidak sesuai harapan terlebih dimasa sekarang yang penuh tantangan.
Secara logika pemerintahan tentunya tidak semua Plt Kepala Dinas, Kepala Badan serta lainnya tidak otomatis menjadi pejabat definitif. Dan penentuan ini perlu kehati-hatian.
Ada sejumlah OPD yang memang sebaiknya diisi oleh pejabat definif dikarenakan telah cukup lama kekosongannya diisi birokrat Plt. Semisal,
1. Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut yang sampai saat ini diisi oleh Plt. Sekwan selain dianggap posisi strategis juga berat. Ada anggapan jabatan Sekwan adalah jabatan neraka. Hal ini dianggap harus menghadapi 45 wakil rakyat yang nota bene politisi.
2. Dinas Sosial (Dinsos), selama ini OPD ini diisi sosok birokrat matang. Dinsos menjadi OPD menarik dikarenakan anggapan OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
3. Dinas Lingkubgan Hidup (DLH), OPD ini dalam rentang waktu ke belakang ini menjadi makin strategis dikarenakan semakin kuatnya semangat Green Ecomony di mana wawasan lingkungan menjadi penting. Saat ini DLH dipimpin oleh seorang Plt dari jajaran birokrat senior eselon III.
4. Dinas Perkebunan, ini merupakan OPD yang strategis dikarenakan ke depan tantangan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupokso) OPD ini semakin berat ditengah pergeseran pilihan sosial ekonomi di mana sektor perkebunan harus menghadapi sejumlah tantangan berat. Saat ini Plt Kepala Dinas dipercayakan kepada sosok birokrat senior yang telah pernah berkali-kali memegang jabatan strategis eselon III
5. Dinas Kesehatan (Dinles). Untuk OPD ini mungkin bisa dikatakan paling sulit dicarikan sosok birokrat yang dianggap mumpuni. Dinkes selama sekitar 4-5 tahun terakhir dapat dikatakan menurun kinerja, padahal dimasa lalu OPD ini pernah dipimpin oleh seorang birokrat handal Sulut yang kemudian menjadi pejabat Eselon I/a Kementrian Ksehatan (Dirjen), Maxi Rondonuwu. Dinkes semakin disorot karena dianggap lemah dalam penanganan stunting yang merupakan program strategis nasional. OPD ini juga seakan minim ‘kader’ birokrat yang mumpuni, sehingga ada cetusan usulan, untuk mengambil birokrat dari luar Dinkes Sulut. Dimasa lalu ada birokrat Dinkes yang dianggap layak memimpin Dinkes Sulut, namun nama ini telah ditarik ke Pemkot Manado dan saat ini telah menjadi Sekretaris Kota.
6. Biro Hukum Setda. Untuk saat ini Biro Hukum seakan kesulitan mendapatkan sosok Kepala Biro yang dianggap ideal. Ini telah terjadi bertahun-tahun dan menjadi tantangan tidak mudah. Saat ini Biro Hukum masih dipegang sosok birokrat senior Eselon II/b yang dianggap telah layak mendapat posisi Eselon II/a
Selain 6 OPD diatas masih ada OPD lain seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BPSDM dan lainnya yang perlu mendapat penguatan.
Tantangan nyata dari Gubernur Yulius dan Wagub Victor dalam mengatasi komposisi jajarannya adalah potensi intervensi politik berupa titipan yang nantinya rentan terhadap terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta melemahnya kinerja pemerintahan dengam muara merugikan Duet Pemimpin Sulut, Yulius-Victor.(***)