BASISBERITA.CON, Minahasa – Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto memberi materi pada Kuliah Umum “Grand Design pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan kependudukan dalam Mengkapitalisasi Bonus Demografi”, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (29/8/2025).
Dalam paparannya, Ichtiarto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya terletak pada peran pemerintah, tetapi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.
“Keberhasilan negara-negara maju di dunia tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Indonesia kini menganut sistem yang sama — pembangunan yang bertumpu pada keseimbangan pertumbuhan penduduk,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang, tidak berlebihan seperti di beberapa negara berkembang, namun juga tidak terlalu rendah seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Indonesia saat ini telah mencapai Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,11, yang menurutnya merupakan angka ideal dan harus dijaga.
Indonesia kini berada pada era bonus demografi,
di mana sekitar 70,72% penduduk berada dalam usia produktif. Ini merupakan peluang emas untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik.
Namun, Ichtiarto mengingatkan bahwa hak-hak masyarakat harus diiringi dengan kewajiban kepada negara, seperti membayar pajak dan membela negara. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bisa membuat sistem sosial dan ekonomi menjadi rapuh.
“Kalau negara hanya memberi, tapi tidak mendapat dukungan dari rakyat, lambat laun akan bangkrut,” tegasnya.
Ichtiarto juga memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari ketimpangan sebaran penduduk, tingginya angka pengangguran hingga isu ketidaksiapan tenaga kerja yang berkompeten.
Menurutnya, banyak lulusan pendidikan yang tidak langsung terserap ke pasar kerja. Hal ini harus diantisipasi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dari keluarga.
Setiap provinsi, kabupaten/kota, hingga desa di Indonesia diharapkan mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas, yang menjadi pusat berbagai program peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk.
Dalam upaya mencegah stunting, BKKBN kini mendorong kolaborasi lintas sektor — tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, dunia usaha, dan individu. Gerakan orang tua asuh dan dukungan swasta menjadi model kemitraan yang mulai digalakkan.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia mulai memasuki populasi menua (aging population) dengan angka lansia sudah mencapai 10,7%. Jika tidak disiapkan sejak dini, kondisi ini dapat menjadi beban baru dalam pembangunan.
Menutup kuliahnya, Ichtiarto berharap sinergi antara BKKBN dan IPDN terus diperkuat dalam membangun kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan calon-calon aparatur sipil negara dalam bidang kependudukan.
“Kami berharap IPDN menjadi mitra strategis dalam penguatan SDM unggul di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Ini adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tukasnya.
Direktur IPDN Sulut, Arnold Poli, mengapresiasi kehadiran deputi dengan mengadakan kuliah umum. Kehadirannya menjadi momen monumental yang sangat berarti bagi pengembangan kapasitas dosen, praja, dan staf IPDN. Kegiatan ini juga menandai keseriusan institusi dalam mengembangkan Program Studi (Prodi) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini menjadi satu-satunya di Indonesia, dari total 420 perguruan tinggi.
“IPDN menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan ini harus kita kapitalisasi dengan peningkatan kualitas akademik, kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor,” tegas Poli.
Kegiatan ini diikuti oleh 110 praja muda tingkat II beradal dari 38 provinsi di Indonesia. Para praja ini diarahkan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan di bidang kependudukan.
Poli menambahkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus menjadi langkah konkret dalam peningkatan akreditasi Prodi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di IPDN.
“Semoga pertemuan ini menjadi starting point untuk lebih mengembangkan fokus-fokus strategis, khususnya dalam peningkatan kompetensi dosen dan praja yang sejalan dengan harapan dan kebutuhan negara,” pungkasnya.
Sebagai informasi, IPDN memiliki tiga fakultas yakni Fakultas Perlindungan Masyarakat, Fakultas Politik dan Pemerintahan, serta Fakultas Manajemen Pemerintahan. Seluruh fakultas ini berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui penguatan sumber daya manusia aparatur.(sco)