BASISBERITA.COM, Manado – Tidak sedikit pihak masih belum memahami akar penyebab terjadinya aksi unjuk rasa (demonstrasi) yang kerap mewarnai dinamika sosial di berbagai daerah. Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Tumbelaka, aksi massa umumnya bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita kebijakan publik.
“Ekspektasi dan realita yang tidak berbanding lurus akan melahirkan frustasi sosial,” ujar Tumbelaka, Minggu (31/8/2025).
Frustasi sosial tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk kekecewaan kolektif masyarakat yang menumpuk dan bisa meledak kapan saja, dipicu oleh hal-hal yang kerap kali di luar dugaan.
Jika tekanan sosial ini tak segera diredam, bukan mustahil akan memicu unjuk rasa besar-besaran yang sulit dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, para pemangku kebijakan—termasuk pejabat pemerintah dan elit politik—didorong untuk menjadikan unjuk rasa sebagai momen evaluasi, bukan justru bereaksi secara kontra produktif.
“Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Setiap suara yang turun ke jalan membawa aspirasi. Namun, jika ditanggapi dengan represi atau pengabaian, maka justru berisiko memperkeruh keadaan,” tutur jebolan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Dalam setiap unjuk rasa, dinamika di lapangan tak dapat dihindari. Ketidaksiapan aparat atau penyikapan yang tidak tepat dapat memperbesar eskalasi. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan ikut menjaga kondusivitas, serta tidak melakukan tindakan atau pernyataan yang justru memperpanas suasana.
Lebih jauh, penting untuk mewaspadai potensi masuknya oknum yang memboncengi aksi dengan niat tidak baik. Jika ini terjadi, tujuan utama unjuk rasa yang murni menyampaikan aspirasi masyarakat bisa ternodai, dan justru merugikan para pengunjuk rasa sendiri.
“Kesadaran bersama untuk menahan diri, menjaga ketertiban, dan menghormati aspirasi sangat dibutuhkan. Jangan sampai kepentingan murni masyarakat dikaburkan oleh kepentingan pihak-pihak yang punya agenda tersembunyi,” pungkas putra gubernur pertama Sulut ini.(sco/*)