BASISBERITA.COM, Manado – Program dan kegiatan terkait pembangunan infrastuktur yang ada di kabupaten/kota se Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2025, dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Ini dilakukan karena sudah memasuki triwulan akhir tahun.
“Kegiatan ini rutin dilaksanakan. Yang intinya membangun dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Di sini dievaluasi terhadap kegiatan infrastruktur 2025 progres dan realisasinya seperti apa, baik secara program maupun secara fisik,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang pada Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Kabupaten/Kota se-Sulut Tahun Anggaran 2025 di Hotel The Sentra Manado, pada Kamis (23/10/2025).
Gallang mengharapkan pemerintah daerah (pemda) yang progres pembangunan infrastruktur bagus dipaparkan ke pemda lain.
“Jadi mereka akan dibuatkan diskusi. Saling share informasi. Ada yang pemda bagus kita minta berikan kiat-kiat kepada daerah lain,” tutur Gallang didampingi Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Sulut, Lukman Lapadengan.
Pada rakor ini juga, lanjut Gallang, ikut dibahas mengenai program dan kegiatan untuk tahun 2026. Sebab, tahun depan itu akan ada pemotongan dana transfer ke daerah. Olehnya, pemda perlu sinkronisasi guna menghadapi persoalan tersebut.
“Kita menyatukan pendapat bahwa betul secara angka rupiah dana transfer ke daerah berkurang, otomatis mengurangi belanja infrastruktur dari APBD,” terang Gallang.
Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Karena secara manfaatnya tetap diterima masyarakat, pengurangan dana dari pusat sebenarnya tidak berkurang.
“Dananya memang berpindah ke kementerian tapi kementerian akan turun kembali ke masyarakat. Pemanfaatannya adalah sama. Jadi tahun ini dananya di kabupaten/kota adalah masyarakat kita. Tahun depan walaupun dananya ada di kementerian tapi pemanfaatannya tetap ke masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan hanya proses administrasi yang sedikit berubah.
“Pelaksanaannya lebih terintegrasi. Sudah ada kementerian yang mengawal, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga kita harapkan kegiatan yang dilaksanakan dalam hal pembangunan infrastruktur terkoordinir dan terarah,” tukasnya.
Rakor yang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Sulut ini dihadiri perwakilan pemda kabupaten/kota se Sulut.(sco)