BASISBERITA.COM, Tomohon — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tomohon menggelar rapat koordinasi lintas perangkat daerah sebagai upaya memperkuat harmonisasi penyusunan regulasi daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Tomohon, Kamis (8/1/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Ir. Feky Kosmas Rumundor, ST, serta dihadiri perwakilan dari Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Kota Tomohon, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
Dalam forum tersebut, Bapemperda menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda). Keterlibatan OPD teknis dinilai krusial untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga aplikatif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Ketua Bapemperda menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan produk hukum yang berkualitas. Menurutnya, setiap ranperda harus melalui proses kajian yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan aspek teknis, sosial, hingga dampak implementasinya di lapangan.
Perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR turut memberikan masukan terkait substansi kebijakan yang bersinggungan langsung dengan sektor pariwisata dan infrastruktur. Sementara itu, Bagian Hukum Setda Kota Tomohon berperan dalam memastikan kesesuaian regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rapat ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan persepsi antarinstansi, sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih kebijakan. Diskusi berlangsung dinamis dengan sejumlah poin strategis yang dibahas secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan arah pembangunan Kota Tomohon ke depan.
Melalui kegiatan ini, Bapemperda berharap proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil rapat diharapkan menjadi landasan awal dalam penyusunan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.
Dengan keterlibatan aktif seluruh pihak terkait, DPRD Kota Tomohon optimistis produk hukum yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.(AP)