BASISBERITA.COM, Manado – Industri bangunan di Indonesia masih dibayangi persoalan serius terkait keberlanjutan lingkungan. Bangunan tercatat menyerap sekitar 60 persen konsumsi listrik nasional dan menyumbang hampir sepertiga emisi energi di tingkat nasional. Tingginya angka tersebut berkaitan erat dengan dominasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, termasuk solar.
Isu ini menjadi sorotan dalam workshop bertajuk “Saatnya Memperkuat Narasi Green Building” yang digelar The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) dalam rangkaian Green Press Community (GPC) 2026 di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Sabtu (7/2/2026).
Country Managing Director Global Buildings Performance Network (GBPN), Farida Lasida Adji, mengungkapkan bahwa penerapan bangunan hijau memiliki peluang besar untuk menekan emisi karbon. Menurutnya, jika diterapkan secara luas, konsep tersebut berpotensi mengurangi hingga 37 juta ton emisi CO₂ pada 2030.
Kendati demikian, implementasi green building di Indonesia masih belum optimal. Farida menyebut salah satu penyebabnya adalah persepsi bahwa biaya pembangunan gedung ramah lingkungan jauh lebih tinggi dibandingkan bangunan konvensional.
“Tambahan investasinya sebenarnya tidak besar, hanya sekitar 1–3 persen. Bahkan dalam waktu satu hingga tiga tahun sudah dapat tertutupi lewat penghematan biaya operasional, terutama utilitas yang bisa ditekan sampai 50 persen,” jelasnya.
Selain efisiensi energi, bangunan hijau juga dinilai memberikan keuntungan lain, seperti meningkatkan kesehatan penghuni dan nilai ekonomi properti. Berdasarkan studi LEED 2023, properti berkonsep hijau dapat memiliki nilai jual maupun sewa 10–15 persen lebih tinggi karena dinilai memiliki risiko operasional yang lebih rendah.
Namun di lapangan, sejumlah tantangan masih menghambat percepatan implementasi. Keterbatasan tenaga ahli, akses terhadap teknologi, serta kekhawatiran pembiayaan menjadi beberapa faktor penghambat utama.
Senior Technical Advisor GBPN, Dr Jatmika Adi Suryabrata, menilai sebagian arsitek dan konsultan masih enggan keluar dari pola perancangan konvensional. Minimnya kapasitas teknis membuat sebagian perancang belum percaya diri menerapkan desain hemat energi.
“Desain bangunan yang lazim digunakan saat ini masih cenderung boros energi. Padahal, cara paling efektif dan ekonomis untuk menurunkan emisi CO₂ adalah melalui perencanaan gedung yang tepat sejak tahap awal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perencanaan yang masih terkotak-kotak serta kesalahpahaman soal struktur biaya sebagai faktor yang memperlambat transisi menuju bangunan rendah karbon.
Melalui forum tersebut, GBPN mendorong media untuk mengambil peran dalam memperluas edukasi kepada masyarakat agar konsep bangunan hijau tidak lagi dipandang eksklusif atau rumit.
Secara umum, prinsip green building mencakup lima aspek utama, yakni efisiensi energi, konservasi air, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas udara di dalam ruangan.
Saat ini, GBPN memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pemerintah Kota Tangerang, untuk merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan gedung rendah karbon di Indonesia.(sco)