BASISBERITA.COM, Manado – Pada tahun 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) resmi bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Transformasi ini menandai penguatan fokus kebijakan dari sekadar pengendalian inflasi pangan menjadi upaya yang lebih komprehensif dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi nasional.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Joko Supratikto saat Refreshment Wartawan yang dirangkaikan dengan Kick Off 3rd Festival Jurnalistik Tahun 2026 di KPw BI Sulut, Kamis (26/2/2026) menjelaskan GPIPS diarahkan sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mendukung pencapaian swasembada pangan.
“Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi pangan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), melalui pengembangan dan optimalisasi lumbung pangan serta sentra produksi di berbagai daerah,” ungkapnya.
Beberapa langkah strategis yang ditempuh dalam kerangka GPIPS meliputi: (i) penguatan kapasitas produksi, (ii) pemerataan distribusi pasokan antarwilayah, serta (iii) optimalisasi rantai pasok pangan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di seluruh Indonesia.
Sinergi 4K Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri
Sejalan dengan arah strategis GPIPS 2026, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan (KPw) Sulawesi Utara bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dalam merespons faktor musiman seperti Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025.
Sinergi tersebut dilaksanakan dalam kerangka strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
1. Keterjangkauan Harga
Untuk memastikan harga tetap terjangkau, BI mendukung program Kios Pangan “TPID Maju” bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Pasar Bersehati. Pasar ini merupakan pasar utama yang menjadi rujukan bagi seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan berperan sebagai penentu harga acuan.
Selain itu, BI turut mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta memberikan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna membantu biaya transportasi dan logistik. Langkah ini diharapkan dapat menjaga harga akhir di tingkat konsumen tetap stabil.
2. Ketersediaan Pasokan
Dalam mendukung ketersediaan pasokan, BI menginisiasi program PATUA (Petani Unggulan Sulawesi Utara) yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas utama. Pada 13 Februari 2026, telah dilaksanakan pembukaan program PATUA Angkatan ke-6.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 84 PATUA telah tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara, menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian daerah.
3. Kelancaran Distribusi
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, BI berpartisipasi dalam inspeksi mendadak (sidak) pasar guna memantau perkembangan harga selama periode Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.
Selain itu, BI juga mendukung pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik antar pemerintah (G2G) maupun antar pelaku usaha (B2B), guna mendorong pemerataan distribusi pasokan antarwilayah serta meminimalkan disparitas harga.
4. Komunikasi Efektif
Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui partisipasi BI dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). HLM terakhir dilaksanakan pada 23 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.(sco)