BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mencatatkan kinerja keuangan daerah yang solid sepanjang Tahun Anggaran 2025. Capaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin efektif, efisien dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, yang konsisten mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah dalam kerangka visi pembangunan “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen, menunjukkan kinerja optimal dalam penghimpunan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp1,39 triliun atau 91,87 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak daerah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen. Tingginya serapan belanja, khususnya belanja modal yang mencapai 94,06 persen, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Pada Tahun Anggaran 2025, Pemprov Sulut juga konsisten menerapkan kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dilakukan melalui pengendalian belanja operasional, rasionalisasi kegiatan non-prioritas, serta penajaman alokasi anggaran pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Efisiensi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penghematan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas belanja dan memperkuat disiplin fiskal daerah.
Dari sisi neraca, posisi keuangan daerah semakin kokoh. Total aset Pemprov Sulut mencapai Rp11,87 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10,78 triliun. Aset terbesar masih didominasi oleh aset tetap senilai sekitar Rp8,35 triliun, yang mencerminkan investasi pada infrastruktur dan sarana pelayanan publik seperti tanah, gedung, jalan, jaringan, dan irigasi.
Di sisi lain, kewajiban daerah berhasil ditekan menjadi Rp847 miliar, turun dari tahun sebelumnya. Sementara itu, ekuitas meningkat menjadi Rp11,02 triliun dari sebelumnya Rp9,52 triliun.
Kondisi ini menunjukkan penguatan kapasitas fiskal serta pengelolaan keuangan yang semakin prudent dan berkelanjutan, ditopang oleh surplus operasional dan peningkatan aset bersih daerah.
Kinerja keuangan yang kuat tersebut berjalan selaras dengan capaian indikator makro ekonomi yang menunjukkan hasil sangat positif.
Pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2025 tercatat sebesar 5,66 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Inflasi hingga Desember 2025 terkendali pada angka 1,23 persen (yoy), jauh di bawah inflasi nasional sebesar 2,92 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan pada triwulan IV 2025 berada di angka 6,62 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen, sekaligus menjadi yang terendah di kawasan Sulawesi.
Capaian tersebut menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Pemprov Sulut terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta peningkatan pengelolaan aset daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
Dengan kinerja fiskal yang solid, struktur keuangan yang semakin kuat, serta dukungan indikator ekonomi yang unggul, Pemprov Sulut optimistis dapat menjaga momentum pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Capaian ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.(sco/*)