BASISBERITA.COM, Bolmut – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan orang asing melalui Rapat Koordinasi TIMPORA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan TIMPORA Kecamatan Pinogaluman, yang digelar di Hotel Boroko, Kamis (28/8/2025). Rapat ini mengangkat tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing dalam Mendukung Pembangunan dan Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah”.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rahmat Ravid Pontoh, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bolmut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa arus globalisasi membawa dampak mobilitas lintas negara yang nyata hingga ke daerah-daerah seperti Bolmut. Menurutnya, keberadaan orang asing merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun harus disikapi dengan kewaspadaan dan pengawasan yang ketat.
“Bolmut tengah berkembang dengan potensi sumber daya alam yang besar. Kehadiran tenaga kerja asing bisa menjadi peluang positif, namun juga memiliki potensi ancaman jika tidak diawasi dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kotamobagu, Harapan Nasution, dalam arahannya menegaskan bahwa TIMPORA dibentuk sebagai wadah koordinasi untuk memastikan pengawasan terhadap orang asing (POA) dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh.
“Salah satu fokus kita saat ini adalah penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin yang melibatkan WNA. Pengawasan keimigrasian bukan hanya soal data dan dokumen, tetapi juga menyangkut pengawasan aktivitas dan keberadaan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Hadir pula James Sembel, Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal dari Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, yang menyoroti pentingnya peran TIMPORA sebagai forum tukar informasi, analisis data, deteksi dini, dan pelaksanaan operasi gabungan.
“Investasi asing bisa membuka lapangan kerja, tetapi tanpa pengawasan yang tepat, bisa menimbulkan kecemburuan sosial. TIMPORA harus jadi garda depan dalam pengawasan yang cermat dan tepat sasaran,” jelas James.
Sesi diskusi rapat memunculkan berbagai isu aktual, terutama menyangkut aktivitas pertambangan di Bolmut yang mulai dilirik oleh investor asing. Para peserta sepakat bahwa investasi harus disambut positif, namun tidak boleh mengabaikan aspek legalitas, kesejahteraan masyarakat lokal, serta potensi konflik sosial.
Isu lain yang turut menjadi perhatian mencakup perkawinan campuran, anak berkewarganegaraan ganda serta keberadaan masyarakat keturunan Filipina di wilayah perbatasan yang memerlukan verifikasi status hukum dan pendataan terintegrasi.
Dalam keterangannya, Harapan Nasution menegaskan kehadiran orang asing di wilayah harus dilihat secara bijak.
“Mereka membawa peluang pembangunan, namun pengawasan yang lemah bisa berdampak negatif. Melalui TIMPORA, kita pastikan bahwa investasi berjalan sesuai aturan, hukum ditegakkan, dan masyarakat merasakan manfaat langsung,” tukasnya.
Rapat TIMPORA Bolmut 2025 diakhiri dengan penekanan pentingnya memperkuat rantai informasi dari tingkat desa hingga kabupaten, optimalisasi aplikasi pelaporan keimigrasian APOA serta pemanfaatan aplikasi inovatif i-CARE (Imigrasi Care) milik Kantor Imigrasi Kotamobagu untuk mempercepat respons pengawasan.
Selain itu, direncanakan pelaksanaan operasi gabungan insidental di titik-titik rawan tertentu untuk memastikan kehadiran dan aktivitas WNA berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Dengan koordinasi dan pengawasan yang kuat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan tetap menjadi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif, baik bagi masyarakat lokal maupun investor asing yang sah.(sco/*)