BASISBERITA.COM, Manado – Bank Indonesia (BI) optimis perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2026 tetap berada pada tren peningkatan , yang didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah .
“Kinerja perekonomian juga akan ditopang oleh berbagai sektor pendukung Program Makan Bergizi Gratis dan swasembada pangan, khususnya sektor pertanian dan industri pengolahan serta percepatan pembangunan infrastruktur yang diperkirakan mendorong aktivitas pariwisata dan perdagangan,” ujar Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut, Renold Asri saat memberi berbagai pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Aula Kantor BI Sulut, Jumat (28/11/2025).
Asri yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto ini ikut memaparkan perkembangan perekonomian Sulut. Hingga triwulan III Tahun 2025, perekonomian Sulut mencatat pertumbuhan 5,39% (yoy), kembali melampaui pencapaian nasional yang berada di angka 5,04% (yoy).
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Oktober 2025 tercatat 1,48% (yoy), masih sedikit di bawah rentang target nasional.
“Komitmen kita terus menjaga inflasi hingga akhir tahun untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh dipaparkannya, untuk digitalisasi sistem pembayaran juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga Oktober, jumlah merchant QRIS di Sulut menembus 355.386, dengan jumlah pengguna mencapai 514.138 orang pada tahun 2025. Total nilai transaksi QRIS di daerah ini mencapai Rp4,63 triliun dengan lebih dari 42 juta transaksi sepanjang tahun.
Seluruh pemerintah daerah di Sulut juga kembali mempertahankan status Kategori Digital pada implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025.
Sementara hingga akhir tahun ini, BI memproyeksikan perekonomian Sulut tumbuh pada kisaran 5,3%–6,2%, ditopang konsumsi rumah tangga dan ekspor.
Inflasi Sulut pada tahun 2025 diprediksi tetap dalam target nasional 2,5%±1%, meskipun tekanan harga diperkirakan meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta mengikuti tren kenaikan harga emas global.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Di Sulut, kebijakan tersebut didukung dengan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Penyusun Neraca Pangan melalui Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024, yang menjalankan strategi 4K yakni Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.
Lebih jauh, kata Asri, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, BI Sulut mengintensifkan kerja sama promosi investasi, perdagangan dan pariwisata melalui wadah Regional Investment Relations Unit (RIRU). Berbagai proyek yang masuk kategori Investment Project Ready to Offer (IPRO) juga terus ditawarkan kepada investor lokal maupun asing.
Di sektor UMKM, BI Sulut melanjutkan Program Petani dan Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (Patua dan Wanua) yang menyasar penguatan kelembagaan, kapasitas bisnis dan akses pembiayaan. Sepanjang tahun 2025, BI berhasil memfasilitasi delapan MoU, dua LoI dan transaksi perdagangan mencapai Rp460 miliar.
Pengembangan ekonomi syariah turut serta melalui ekosistem produk halal, pembiayaan syariah, dan berbagai kegiatan literasi seperti Urban Economy Digifest dan Festival Ekonomi Syariah.
Sepanjang tahun 2025, BI Sulut melanjutkan upaya transformasi digital melalui 4 sektor utama yakni ETPD, transportasi, pariwisata dan penyaluran bantuan sosial nontunai. Edukasi digital dilakukan secara masif, menjangkau lebih dari 1 juta warga di 15 kabupaten/kota.
Sementara itu, penyediaan uang rupiah kembali menjadi fokus utama. Melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) bersama TNI AL, BI memastikan uang layak edar di wilayah 3T. Dua pelaksanaan ERB pada tahun 2025 mencakup delapan pulau dengan tingkat penyerapan hingga 100% di wilayah Miangas dan 97,2% di Tahuna–Marore.
Saat Idul Fitri 2025, program SERAMBI melayani lebih dari 6.000 transaksi penukaran dengan total Rp15,9 miliar. Jelang Natal, program SERUNAI diluncurkan untuk memastikan ketersediaan uang tunai merata di seluruh kabupaten/kota melalui layanan kas keliling dan kerja sama dengan perbankan serta pemerintah daerah.
“Penyelenggaraan PTBI dapat menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan pemera, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi hingga mitra strategis lainnya untuk mempererat sinergi, menyusun langkah-langkah yang selaras, serta mewujudkan berbagai inisiatif pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Sulut,” tukasnya.
PTBI 2025 kembali menjadi momentum penting bagi BI untuk menyampaikan arah kebijakan ke depan, sekaligus mendengarkan arah strategi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Tahun ini, PTBI mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Tema tersebut menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional di tengah global serta perubahan struktur ekonomi domestik.(sco)