BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintah Kota Bitung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BISulut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bitung sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan, pada Rabu (10/9/2025).
Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah tantangan gejolak harga pangan yang masih tinggi di Sulut.
Salah satu agenda penting dalam HLM kali ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Government-to-Government (G2G) antara Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) untuk komoditas pertanian strategis. Kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui penjajakan skema KAD Business-to-Business (B2B) antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Bitung dan kelompok tani di Minut, dengan fokus pada komoditas cabai rawit.
Melalui mekanisme ini, daerah surplus produksi dapat menyalurkan hasil panennya ke wilayah yang mengalami defisit pasokan, sehingga harga komoditas tetap stabil dan petani memperoleh kepastian pasar yang mendukung kesejahteraan mereka.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan.
”Stabilitas harga pangan adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antar daerah, penguatan kapasitas produksi lokal, serta kelancaran distribusi harus terus kita perkuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Hingga tahun 2025, terdapat 85 kelompok tani PATUA di Sulut, termasuk tiga kelompok dari Kota Bitung yang fokus pada produksi cabai rawit.
Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum nyata untuk menyatukan langkah bersama dalam menghadapi gejolak harga.
“Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengendalikan inflasi sendirian. Hanya dengan gotong royong kita bisa menjaga keterjangkauan harga, menjamin pasokan yang merata, serta memperkuat ketahanan pangan lokal,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi Kota Bitung, antara lain ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, rendahnya produktivitas cabai dan bawang, serta keterbatasan produksi padi. Untuk itu, Pemerintah Kota bersama TPID dan KPw BI Provinsi Sulut akan terus mendorong peningkatan produktivitas lahan, diversifikasi komoditas, serta optimalisasi kerja sama antar daerah.
Dalam HLM ini, TPID Bitung menegaskan kembali empat strategi utama pengendalian inflasi:
1. Menjaga keterjangkauan harga melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah.
2. Memperkuat ketersediaan pasokan dengan kerja sama antar daerah dan peningkatan produktivitas lokal.
3. Memastikan kelancaran distribusi melalui fasilitasi logistik dan subsidi transportasi.
4. Membangun komunikasi efektif melalui forum koordinasi dan pelatihan kapasitas bagi anggota TPID.
Dengan langkah sistematis dan kolaborasi berkelanjutan, inflasi di Sulawesi Utara diharapkan tetap dalam rentang target nasional sebesar 2,5% ± 1%. TPID Bitung optimistis, kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan kelompok tani akan mampu menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(sco/*)