Basis Berita
Ekonomi

Waspadai Inflasi Nataru, BI Sulut dan Pemkab Mitra Perkuat Sinergi Pengendalian Pangan

BASISBERITA.COM, Mitra – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah, khususnya dalam mengantisipasi tekanan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), Rabu (18/11/2026).

HLM TPID dibuka langsung oleh Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan TB Hutabarat, Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mohammad Irwan Abdjulu, serta jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, dan anggota TPID.

Dalam sambutannya, Bupati Ronald Kandoli menekankan bahwa forum ini sangat krusial di tengah masih tingginya tekanan harga pangan serta meningkatnya risiko gangguan produksi akibat fenomena alam.

“HLM TPID Kabupaten Mitra menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi. Penguatan sinergi seluruh anggota TPID diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga, terutama menjelang lonjakan kebutuhan masyarakat pada periode Nataru,” ujar Ronald Kandoli.

Sementara itu, dalam sesi paparan, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara memaparkan bahwa inflasi Sulawesi Utara pada Oktober 2026 masih tercatat berada di atas sasaran inflasi nasional. Tekanan utama bersumber dari komoditas hortikultura, khususnya tomat, cabai merah, dan cabai rawit.

Mengingat sebagian pasokan pangan di Mitra diperoleh dari pasar di Manado, perkembangan harga di daerah ini cenderung sejalan dengan ibu kota provinsi. BI mencatat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai jelang Nataru meliputi cabai rawit, bawang merah, tomat, daging babi, daging ayam, dan perikanan tangkap.

Tantangan pengendalian inflasi diprediksi akan semakin kompleks akibat dampak fenomena El Nino yang sangat kuat dan diprakirakan berlangsung hingga awal 2027. Kondisi kekeringan telah memukul produktivitas hortikultura, sementara peralihan ke musim hujan berpotensi memicu risiko penyakit tanaman dan gangguan produksi lanjutan.

Untuk mitigate risiko tersebut, BI merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Dari sisi hulu, diperlukan penguatan produksi pangan lokal melalui penerapan Good Agricultural Practice (GAP), penyediaan sarana mitigasi cuaca ekstrem, serta teknologi pertanian adaptif.

Dari sisi distribusi, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan optimalisasi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) menjadi kunci. Selain itu, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai integrator rantai pasok serta optimalisasi Kios Pengendalian Inflasi sangat diperlukan untuk stabilisasi harga.

“Penguatan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini juga perlu didorong agar respons kebijakan dapat lebih tepat sasaran,” ujar Hutabarat.

Forum HLM menyepakati pentingnya percepatan intervensi pada komoditas strategis dan peningkatan efisiensi distribusi. Melalui kolaborasi ini, Bank Indonesia dan Pemkab Minahasa Tenggara berkomitmen menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(sco/*)

Baca Juga

Indonesia Peringkat Tiga Dunia, BI Sulut Optimistis Syariah Kian Berkembang

Basis Berita

Serahkan DIPA dan TKD Secara Digital, Gubernur Olly Dondokambey Ingatkan Pemanfaatan Tepat Sasaran

Basis Berita

BI Optimis Perekonomian Sulut 2024 Lampaui Nasional, Diperkirakan Tumbuh 6 Persen

Basis Berita