BASISBERITA.COM, Manado – Pascadilantiknya duet pemimpin Sulawesi Utara (Sulut) Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, terhembus wacana akan terjadi penggantian ‘panglima’ birokrat atau Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut. Terkait wacana itu, Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka menyampaikan pandangannya.
“Sah-sah saja jika ada yang berwacana seperti itu. Setiap pemimpin mempunyai strategi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, untuk itu akan dilihat komposisi ‘kabinetnya’ seperti apa. Ini terkait juga dengan target capaian yang dituju plus juga melihat situasi dan kondisi yang akan dihadapi hari ini dan kedepannya sampai 2, 3 bahkan 5 tahun ke depan, sesuai kebutuhan organisasi,”terang Tumbelaka, Minggu (9/3/2025).
Terkait isu penggantian Sekdaprov Sulut, lanjut dia, memang bisa terjadi.
“Pergantian pejabat termasuk Sekdaprov Sulut dan jajaran lainnya, bisa terjadi. Semua tergantung ‘user’ atau gubernur. Kalau yang bersangkutan merasa perlu pergantian, maka bisa saja dilakukan,” ujarnya.
Namun jika terjadi pergantian pemilik DB 6 itu, Tumbelaka mengingatkan tentang satu poin.
“Jika memang wacana itu betul terjadi. Ada satu poin penting, yaitu harus memilih sosok yang tepat dalam artian menjawab kebutuhan organisasi. Tidak ada jatah-jatahan kelompok atau pihak tertentu. Apalagi jika dikaitkan dengan Pilkada. Hal ini dikarenakan bisa melenceng dari kebutuhan organisasi serta merusak tatanan Organisasi & Manajemen atau O&M,” tegas Tumbelaka yang jebolan dari Fisipol UGM Yogyakarta.
Untuk siapa yang akan mengisi jika wacana itu benar, Tumbelaka menyampaikan pandangan menarik.
“Jika pak gubernur berkehendak seperti wacana itu, SDM birokrat di Pemprov Sulut ada banyak yang layak. Istilahnya banyak stok. Ada Asisten III Setda Proivnsi, ada Kepala BKD Sulut, ada Kadis Pendidikan Sulut. Setahu saya mereka bertiga termasuk birokrat senior yang sudah sangat lama meniti karir atau mengabdi di Pemprov Sulut dan sudah S-3 atau doktor serta Lemhanas,” tuturnya.
Sementara untuk rujukan ‘eksternal’, Tumbelaka menyebut satu nama yang berasal pemerintah pusat.
“Selain mereka masih ada yang lain termasuk ‘alumni’ pejabat Pemprov Sulut yang sekarang eselon II di Kementrian Dalam Negeri sebagai Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Noudy Tendean. Jadi ada banyak pilihan. Sekali lagi semua tergantung user atau Gubernur Sulut,” pungkas Tumbelaka.
Namun demikian, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut yang diemban saat ini oleh Steve Kepel, menurut Tumbelaka, sedang berjalan baik. Akan tetapi, bila tetap dipaksakan diganti harus ada opsi.
“Catat ya! Apabila Pak Steve Kepel diganti, ia harus ‘dipromosi’ ke pusat. Dan itu, sah-sah saja. Beliau layak berada di tingkat pusat,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat memberikan arahan pada apel perdananya di Lapangan Kantor Gubernur Sulut, Rabu (5/3/2025) pagi, mengatakan para birokrat jalankan saja tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Yulius dengan tegas mengatakan para ‘anak buahnya’ teruslah meningkatkan kinerja. Artinya, tidak perlu memikirkan terkait beda pilihan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.
“Jadi tak usah ragu-ragu, mau diganti dan dicopotin. (Pejabat) tak mau kerja, malas, yang nakal. Itu akan diganti,” tegasnya.(sco)