BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah nakhoda Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, akan melakukan pembangunan pada beberapa bidang di Bumi Nyiur Melambai sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulut dengan Nomor 100.3.4/25.5529/SEKR-BAPPEDA Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sulut Tahun 2025, ada beberapa kegiatan strategis yang bakal dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulut pada tahun ini. Rehabilitasi objek di Sulut turut masuk dalam kegiatan strategis tersebut.
Seperti di Dinas Pendidikan Daerah Sulut, berencana melakukan rehab sarana dan prasarana utilitas. Lain lagi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut. Instansi ini akan Rehab Pacuan Kuda. Ada juga Rehab Ruas Jalan yakni Lobong-Passi-Bilalang-Biga, Pinogaluman-Dumoga dan Pontodon Insil-Paleloan. Kemudian Rehabilitasi Objek Wisata Sumaru Endo dan Rehabilitasi Ruas Jalan Akses TPA Regional.
Di Dinas Kebudayaan Daerah Sulut, direncanakan Rehabilitasi Museum. Sementara pada Dinas Sosial Daerah Sulut bakal membuat Kebutuhan Sarana Disabilitas Rumah Tinggal Layak Huni Permakanan/Bufferstock.
Berbagai proyek pembangunan tersebut, sesuai edaran gubernur yang telah ditekennya per tanggal 28 Mei 2025 ini memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Seperti pada Dinas Kesehatan Daerah Sulut mendapat pagu anggaran Rp286.487.381.040. Pagu itu belum tercatat untuk rumah sakit, BLUD, UPTD dan Balai Pelatihan Kesehatan.
Instansi lainnya yang mengelola anggaran besar yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut. Pagunya Rp121.002.853. Anggaran itu pun tidak termasuk di UPT dan UPTD.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Sulut pagunya Rp62.093.329.101, sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Sulut Rp30.554.197.087.
Namun tak semua instansi mendapat anggaran besar. Ada juga yang pagunya sedikit, seperti Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sulut hanya Rp6.258.086.579. Malah Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sulut tak sampai 1 miliar, yakni Rp946.625.987.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Femmy Suluh mengatakan prioritas tahun ini revitalisasi toilet SMA dan SMK di Sulut.
“Segera running (revitalisasi toilet). Anggarannya 9 miliar,” kata dia, Selasa (10/6/2025).
Kendati demikian, ia menuturkan belum semua toilet sekolah akan dilakukan revitalisasi.
“Baru 40an sekolah. Itu kita tarik data berdasarkan dapodik sekolah yang rusak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Sulut Jani Lukas saat berpapasan dengan media ini tak membantah terkait anggaran di instansinya. Dibeberkannya, anggaran tahun ini kebanyakan dipergunakan untuk rehabilitasi Meseum Daerah.
“Pak gubernur ingin museum dipercantik,” ujar Lukas di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (4/6/2025).
Atas instruksi tersebut, ia menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi Museum Daerah Sulut.
“Rehab Museum (anggarannya) sekitar 10 hingga 11 miliar,” kata dia. Sementara anggaran lainnya diprioritaskan untuk pengadaan alat musik kolintang.
Terpisah, salah satu pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulut yang meminta namanya tak dipublish mengatakan anggaran di instansinya tidak terlalu banyak. Namun, anggaran itu dioptimalkan.
“Tidak ada anggaran untuk rapat atau kegiatan lainnya. Tapi tetap torang maksimalkan. Seperti rapat dibikin lewat zoom,” ungkapnya.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang baru beberapa bulan menjabat, mengaku mendapati ada instansi hanya mementingkan serapan anggaran dan tidak memperhatikan kualitas program.
“Jangan sampai masa bodoh program dinas sudah dihabiskan (secepatnya). Maka dapatnya begitu-begitu terus. Itu kebiasaan perangkat daerah,” kata gubernur saat memberikan sambutan pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di The Sentra Hotel Manado, Selasa (10/6/2026).
Kebiasaan perangkat daerah tersebut diharapkan gubernur dihilangkan. Agar misi Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan bisa tercapai.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah Pemprov Sulut, diharapkan bisa memenuhi target Indikator Makro pada Perubahan RKPD Sulut 2025. Yang meliputi, Laju Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,4-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan 6,18-6,60 persen, Gini Ratio 0,341-0,330 serta Indeks Modal Manusia 0,51.(sco)