BASISBERITA.COM, Manado – Dalam upaya menjawab tantangan fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menggulirkan langkah strategis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui kerja sama erat dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Suluttenggo-Malut, Pemprov Sulut menerapkan proses penilaian aset yang profesional, transparan dan berorientasi pada nilai ekonomi.
“Aset daerah adalah kekayaan rakyat Sulawesi Utara. Tidak boleh ada satu meter persegi pun tanah atau satu unit pun bangunan yang dibiarkan tidur. Harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan,” tegas Gubernur Yulius dalam pernyataannya di Manado, Jumat (3/10/2025).
Setiap aset yang akan dimanfaatkan, baik melalui skema penyewaan maupun pemindahtanganan (penjualan), terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Internal Pemprov Sulut. Hasil penilaian tersebut wajib melalui proses peer review oleh DJKN, guna memastikan keakuratan nilai wajar dan menghindari potensi kerugian negara.
Langkah ini mencerminkan komitmen Pemprov Sulut terhadap tata kelola aset yang akuntabel dan efisien, sekaligus sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dari aset yang sebelumnya bersifat pasif.
Program optimalisasi aset menyasar lokasi-lokasi strategis, terutama fasilitas pelayanan publik. Contohnya:
RSUD Tipe B Manado: Lantai 1 dimanfaatkan untuk ATM Bank Sulut Go, gerai Holland Bakery serta tenant komersial lainnya guna mendukung kenyamanan pengunjung dan staf rumah sakit.
Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut: Disewakan kepada apotik dan puluhan UMKM lokal sehingga menciptakan ekosistem ekonomi sekaligus mendukung layanan kesehatan.
RS Manembo-nembo, Bitung: Lahan rumah sakit dimanfaatkan untuk penempatan ATM Bank Sulut Go (BSG) dan BNI mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat.
Selain fasilitas kesehatan, pemanfaatan juga dilakukan di sektor lain:
Kompleks Kantor Gubernur: Disewakan kepada tenant komersial seperti Hoklae.
Tumpumpa: Pemanfaatan lahan untuk pembangunan tower monopole TPI, memperluas infrastruktur telekomunikasi daerah.
Seiring dengan pemanfaatan aset, Gubernur Yulius juga mendorong efisiensi melalui program divestasi aset. Langkah ini menyasar barang-barang yang tidak lagi produktif dan hanya membebani biaya perawatan.
Beberapa objek yang telah dinilai untuk dijual secara lelang antara lain:
Barang inventaris dan peralatan kantor dari Inspektorat Daerah, Biro Umum, SMA Negeri 4 Kotamobagu serta SMK Negeri 1 Kotamobagu.
Kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Sulut yang sudah tidak efisien dari sisi operasional.
Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut, Clay Dondokambey, seluruh proses penilaian dan lelang tetap mengacu pada standar nilai wajar dan telah melalui validasi dari DJKN.
“Ini bukan sekadar menjual aset. Ini adalah upaya efisiensi dan peremajaan. Nilai limit lelang ditetapkan secara profesional agar tidak merugikan daerah,” ujarnya.
Clay menegaskan penilaian tersebut dilakukan pada semua aset Pemprov Sulut.
“Baik itu aset yang tersedia dan yang tidak digunakan operasional pemerintah termasuk di dalamnya adalah aset yang ada di Jalan Maengket atau eks Taman Budaya. Jadi bukan cuma satu tampa saja,” pungkasnya.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus menjadi model transformasi pengelolaan aset daerah. Tidak lagi sekadar dicatat secara administratif, aset kini diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan dan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.
Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendorong percepatan pembangunan Sulawesi Utara demi kesejahteraan masyarakat.(sco/*)