BASISBERITA.COM, Manado – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Tahuna, pada Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini sebagai bentuk sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan dihadiri Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Joko Supratikto, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Melanchton Herry Wolf, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas institusi dengan tata kelola yang responsif guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi pangan merupakan prasyarat utama dalam menjaga daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan sarana inovatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi dan kesepakatan yang strategis, terukur, dan berkelanjutan, khususnya dalam menjawab tantangan wilayah kepulauan serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sangihe,” ujarnya.
Pada sesi paparan, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain keterbatasan aksesibilitas transportasi udara dan laut yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas strategis seperti cabai rawit dan bawang merah.
Untuk itu, diperlukan penguatan ketahanan pangan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta peningkatan kelancaran distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan pengembangan infrastruktur logistik.
Dari sisi digitalisasi transaksi, Joko mengungkapkan bahwa kinerja TP2DD Kabupaten Kepulauan Sangihe tergolong baik. Hal ini tercermin dari keberhasilan mempertahankan predikat “Digital” dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I-2025, serta lonjakan peringkat pada ajang Championship TP2DD dari posisi ke-40 pada 2024 menjadi peringkat ke-17 pada 2025.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Melanchton Herry Wolf menegaskan bahwa tingkat kemiskinan di Sangihe menjadi perhatian dan fokus bersama di Provinsi Sulawesi Utara, mengingat keterkaitannya yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan telah menyiapkan dua pilot project sebagai langkah awal implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Ke depan, kami berharap dukungan dari Bank SulutGo (BSG) dapat segera terealisasi sehingga inisiatif ini dapat diperluas dan diimplementasikan oleh perangkat daerah lainnya,” katanya.
Dalam forum diskusi, Joko Supratikto turut menyoroti pentingnya penguatan akses internasional melalui kebijakan *direct call*, khususnya dengan Tiongkok. Menurutnya, posisi strategis Sulut di bagian utara Indonesia membuka peluang bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pemasok komoditas perkebunan, terutama kelapa.
Selain itu, kembali ditekankan perlunya mendorong perluasan penggunaan QRIS pada layanan publik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus menaikkan pajak atau retribusi. Melalui HLM ini, sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah diharapkan semakin kuat dalam mendukung stabilitas harga dan percepatan digitalisasi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.(sco)