BASISBERITA.COM, Bogor – Ketua DPRD Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026 bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tomohon. Kegiatan tersebut digelar di Sentul International Convention Center pada Senin (2/2/2026).
Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045”. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional.
Kehadiran Ketua DPRD Tomohon bersama Forkopimda menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional, khususnya dalam memastikan program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sinkronisasi kebijakan menjadi poin penting guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antara pusat dan daerah.
Ferdinand Mono Turang menilai Rakornas ini memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif daerah siap mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.
“Melalui Rakornas ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antar pimpinan daerah se-Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan setiap daerah mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai target pembangunan nasional.
Rakornas 2026 di Bogor ini diikuti oleh berbagai unsur pimpinan daerah dari seluruh Indonesia, termasuk kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda lainnya. Forum tersebut diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mempercepat realisasi program prioritas nasional di daerah.(AP)