BASISBERITA.COM, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus memaparkan arah kebijakan strategi tahun 2026 dalam forum High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Pertemuan tersebut menghadirkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), bersama para bupati dan walikota se-Sulut.
Fokus utama forum ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Sepanjang tahun 2025, perekonomian Sulut mencatat pertumbuhan 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (year-on-year) Sulut berada pada angka 1,23 persen. Sejumlah komoditas menjadi penyumbang inflasi, dengan beras dan biaya pendidikan tinggi tercatat sebagai kontributor terbesar.
Untuk menjaga kestabilan harga, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah konkret, antara lain Meningkatkan produktivitas pertanian padi melalui penerapan teknologi dan mekanisasi; Memperkuat peran BUMD Pangan sebagai offtaker sekaligus pengendali harga; Mengintensifkan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, serta Mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran.
Dalam arahannya, Gubernur menetapkan empat pilar utama transformasi ekonomi daerah, yakni:
1. Transformasi Digital
Digitalisasi pendapatan dan belanja daerah dipercepat, termasuk sistem integrasi layanan pembayaran publik. Penguatan penggunaan QRIS untuk UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan juga menjadi prioritas.
2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pemprov mendorong percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta pengembangan hilirisasi industri manufaktur guna menciptakan lapangan kerja baru.
3. Perluasan Akses Keuangan
Melalui TPAKD, akses terhadap pembatasan merugikan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan. Literasi serta inklusi keuangan digital juga terus diperkuat.
4. Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pengembangan industri halal serta integrasi ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian menjadi bagian dari strategi jangka menengah daerah.
Gubernur Yulius menegaskan, keberhasilan agenda 2026 sangat bergantung pada kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.
“ Kita harus memastikan gerakan bersama secara terukur dan fokus untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya langkah yang diukur, terarah, dan dilakukan secara kolektif demi menjaga kesejahteraan masyarakat Sulut
Pemerintah Provinsi Sulut pun berkomitmen memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(sco/*)