BASISBERITA.COM, Manado – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dan seluruh kabupaten/kota se-provinsi menggelar High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat koordinasi lima tim strategis yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulut, pada Senin (23/2/2025) ini menjadi momentum sinergi dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulut.
HLM dipimpin langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGo Robert HP Sianipar, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Radlyah Hasan Jan, Forkopimda, serta seluruh bupati/walikota, sekretaris daerah, asisten daerah, dan anggota lima tim strategis.
Dalam pemaparannya, Joko Supratikto menekankan pentingnya stabilitas harga, percepatan digitalisasi transaksi daerah, perluasan akses keuangan, dan pengembangan ekonomi syariah. Ia menegaskan, kelima tim ini perlu bekerja sinergis dengan dukungan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, media, dan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas yakni TPID menjaga stabilitas harga; TP2ED mempercepat pertumbuhan ekonomi; TP2DD memperkuat fiskal daerah; TPAKD meningkatkan akses pembiayaan UMKM serta KDEKS mengembangkan ekosistem industri dan ekonomi halal.
Sementara itu, Robert HP Sianipar menyoroti pentingnya sektor keuangan dalam mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan daerah, melalui perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan inklusif. Ia menekankan perlunya program yang terstruktur, alokasi anggaran memadai, dan prioritas Program Ekonomi Daerah (PED) dalam perencanaan pembangunan.
Radlyah Hasan Jan menambahkan, fokus transformasi ekonomi syariah Sulut mencakup produk halal, perbankan syariah, dan pengelolaan zakat. Tahun 2026, strategi utama akan mencakup sertifikasi produk halal UMKM, penguatan ekosistem keuangan syariah, pembentukan Lembaga Pengelolaan Dana Umat Daerah (LPDUD), serta digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf.
HLM juga dirangkaikan dengan penandatanganan beberapa kesepakatan bersama yaitu penandatanganan perjanjian Kerja sama Antar Daerah (KAD) pengadaan pangan antara Bupati Minsel dan Bupati Bolmong, dilanjutkan dengan dengan penandatanganan kerja sama terkait komitmen dukungan KDEKS dalam rangka Sertifikasi Halal Rumah Potong Unggas (RPU) di Bolsel dan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS) di Kantin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerja sama optimalisasi penerimaan asli daerah antara Gubernur Sulut bersama 15 kepala daerah se-Sulut dan Direktur Utama BSG.
Acara ditutup dengan arahan dari Gubernur Prov. Sulawesi Utara yang menekankan kolaborasi antar sektor sebagai kunci utama dalam mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian inflasi dilaksanakan dengan penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi, stabilisasi harga, dan peran aktif BUMD pangan. Pertumbuhan ekonomi harus didorong melalui percepatan realisasi APBD, investasi, dan proyek infrastruktur, serta penguatan sektor unggulan dan industri manufaktur. Selain itu, digitalisasi pembayaran juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah diiringi oleh akses keuangan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan. Fokus kedepan juga harus diarahkan pada penguatan industri halal, UMKM halal, dan ekspor halal, serta optimalisasi dana sosial syariah.(sco/*)