BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali mencatat hasil positif dalam bidang pelayanan publik. Hal itu ditandai dengan diterimanya hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, Selasa (19/5/2026).
Penilaian tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sulut. Dari hasil evaluasi itu, Pemprov Sulut memperoleh opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi” dengan nilai 84,18 atau masuk kategori pelayanan berkualitas baik.
Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam tata kelola pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk upaya membangun sistem pelayanan yang lebih terbuka, cepat, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Beberapa instansi yang ikut menjadi objek penilaian juga memperoleh hasil yang cukup baik. RSUD ODSK mencatat nilai 86,09, kemudian Dinas Pendidikan Daerah 83,93, serta Dinas Sosial Daerah dengan nilai 82,52.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa hasil yang diraih menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus mampu memberikan rasa nyaman, kepastian, dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi akan terus diperkuat agar seluruh perangkat daerah mampu bekerja lebih responsif dan profesional. Pemprov Sulut, kata dia, ingin memastikan pelayanan publik berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengakuan dari Ombudsman RI tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik di Sulut pada masa mendatang.(sco/*)