BASISBERITA.COM, Manado – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas pada Sabtu (9/5/2026). Kunjungan tersebut dinilai memiliki arti strategis karena Miangas merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan kawasan perairan internasional serta menjadi simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di tengah agenda kenegaraan itu, perhatian publik sempat tertuju pada tidak hadirnya Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut di lokasi kunjungan Presiden.
Padahal, seluruh persiapan penyambutan Presiden disebut telah dilakukan secara maksimal. Sebanyak 23 manifest rombongan Gubernur dan Forkopimda Sulut telah disiapkan untuk berangkat menuju Miangas pada Sabtu pagi pukul 06.00 WITA menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara. Seluruh unsur protokoler, pengamanan, koordinasi lapangan, hingga skenario penyambutan VVIP juga dilaporkan berada dalam kondisi siap.
Namun, keberangkatan tersebut akhirnya dibatalkan setelah adanya instruksi langsung dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang diterima, arahan itu disampaikan melalui Sekretaris Kabinet RI pada Jumat malam, 8 Mei 2026, agar Gubernur Sulut dan unsur Forkopimda tetap berada di Manado untuk menjaga stabilitas wilayah dan memastikan kesiapsiagaan pengamanan selama kunjungan Presiden berlangsung di kawasan perbatasan utara Indonesia.
Keputusan tersebut disebut sebagai bagian dari sistem pengamanan berlapis dalam kunjungan kepala negara. Pemerintah menilai pengamanan Presiden tidak hanya terfokus pada lokasi kegiatan, tetapi juga mencakup pengendalian wilayah penyangga yang memiliki nilai strategis dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional.
Sebagai provinsi perbatasan, Sulut memiliki posisi penting dalam jalur pelayaran internasional, mobilitas lintas negara, serta pengawasan kawasan laut utara Indonesia. Karena itu, keberadaan unsur pimpinan daerah di pusat kendali wilayah dianggap penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang dapat berkembang sewaktu-waktu.
Dalam perspektif pemerintahan dan militer, kepatuhan terhadap rantai komando menjadi prinsip utama yang harus dijalankan. Sebagai purnawirawan TNI, Gubernur Yulius Selvanus dinilai memahami pentingnya disiplin terhadap instruksi negara, terutama dalam agenda strategis yang melibatkan Presiden RI di wilayah perbatasan.
Langkah untuk tetap siaga di Manado pun dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas negara, bukan sekadar absennya pejabat daerah dalam seremoni penyambutan. Pemerintah daerah dan Forkopimda Sulut disebut memilih memprioritaskan stabilitas keamanan regional sesuai arahan pusat.
Situasi ini sekaligus menggambarkan bahwa pengamanan negara berjalan melalui koordinasi menyeluruh, baik di titik kunjungan Presiden maupun di pusat kendali pemerintahan daerah. Di tengah berkembangnya opini publik, keputusan tersebut dinilai mencerminkan kepatuhan terhadap instruksi kepala negara serta komitmen menjaga stabilitas kawasan perbatasan Indonesia.(sco/*)