BASISBERITA.COM, Manado – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Bincang Bincang Media SENJA (SinErgi daN Jalin komunikasi bersama mediA) di Tuna House Karangria, Boulevard II, Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini digelar sebagai upaya membangun komunikasi publik yang terarah dan terkoordinasi guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan utama, di antaranya Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Purwanto, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut Reza Dotulung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulut Rahel Ruth Rotinsulu, perwakilan Satgas Pangan Polda Sulut IPDA Donny Samel, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulut Angelique Tolu.
Dalam paparannya, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut, Purwanto, mengungkapkan bahwa peningkatan tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak (volatile food), khususnya komoditas cabai rawit akibat dinamika pasokan dan faktor cuaca.
Merespons kondisi tersebut, BI bersama TPID Sulut terus menggencarkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Langkah konkret yang ditempuh meliputi intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan produktivitas melalui Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA), penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta edukasi belanja bijak.
Senada dengan hal itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulut, Reza Dotulung, menjelaskan bahwa inflasi saat ini turut dipengaruhi oleh efek basis rendah (low base effect) dari tahun-tahun sebelumnya, dinamika harga energi, serta kondisi iklim yang menekan biaya produksi dan distribusi.
“Mempertimbangkan kondisi tersebut, Biro Perekonomian memproyeksikan inflasi Sulawesi Utara pada tahun 2026 berada pada kisaran 5–8 persen,” jelas Reza.
Sebagai antisipasi menjelang Nataru, Pemerintah Provinsi Sulut mengajak masyarakat untuk mulai menanam pangan di pekarangan, mempersiapkan kebutuhan pokok lebih awal saat harga masih terjangkau, serta menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan. Pemprov Sulut juga telah menyiagakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi pasar sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
Untuk menjaga daya beli masyarakat rentan, Dinas Ketahanan Pangan Sulut terus memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan berbagai skema inovatif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Rahel Ruth Rotinsulu, merinci inovasi tersebut mencakup GPM Harmoni di lingkungan rumah ibadah, GPM Tematik, GPM Bersubsidi, GPM Basalur hingga ke tingkat desa/kelurahan, serta rencana peluncuran GPM Keliling untuk menyasar wilayah dengan akses terbatas.
Sementara itu dari sisi hulu, perwakilan Dinas Pertanian dan Peternakan, Angelique Tolu, memaparkan bahwa penguatan produksi lokal terus dikebut melalui bantuan pengembangan padi ladang seluas 462 hektare dan program padi sawah PM AAS seluas 7.351 hektare. Ke depan, pengembangan kawasan dan pola tanam bergilir akan diterapkan untuk menjamin kesinambungan pasokan.
Perwakilan Satgas Pangan Polda Sulut, IPDA Donny Samel, turut menekankan pentingnya kemandirian pangan agar daerah tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar. Hal ini dilakukan melalui pemantauan harga secara ketat di lapangan serta optimalisasi lahan pekarangan rumah tangga.
Melalui forum ini, TPID Sulut menegaskan komitmen jangka pendek dan jangka panjangnya—mulai dari optimalisasi kalender tanam hingga pembangunan infrastruktur penyimpanan. Masyarakat pun diimbau untuk terus berbelanja secara bijak dan memanfaatkan produk pangan lokal demi menjaga stabilitas ekonomi Sulut secara berkelanjutan.(sco)