BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay diharapkan langsung tancap gas guna memenuhi visi misi mereka dalam mensejahterakan rakyat Bumi Nyiur Melambai.
Namun hal tersebut sepertinya bakal tak berjalan optimal. Pasalnya kursi jabatan eksekutif di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut belum terisi penuh.
Diketahui, untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II di Pemprov Sulut, ada yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Tercatat posisi tersebut berjumlah belasan kursi kosong. Hal yang sama juga dialami oleh sejumlah jabatan administrator hingga ke pengawas.
Tantangan tersebut akan dialami pemerintahan yang baru, Yulius-Victor.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang merupakan purnawirawan TNI – AD, Jenderal bintang dua, yang lebih banyak berkiprah di pusat, belum mengenal kapasitas para jajarannya di lingkup Pemprov Sulut. Kendati demikian, ia diyakini mampu menjalani awal pemerintahan dengan baik dengan masa adaptasi paling lama 6 (enam) bulan.
Yulius Selvanus memiliki ‘modal’ dalam dunia birokrasi. Di mana, mantan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI – AD ini pernah menduduki Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kekosongan jabatan eselon II tersebut, menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka akan membuat roda pemerintahan sedikit terkendala diawal.
Tumbelaka menyebut gubernur bisa memanfaatkan kursi kosong jabatan dengan langkah penyegaran jajaran. Namun, ia menitikberatkan, untuk pengisian jabatan sesuai dengan kompetensi birokrat dan rekam jejaknya.
“Yang harus diperlukan dalam menempatkan pejabat adalah kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi dalam bingkai objektifitas,” tutur alumni Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogykarta ini, Selasa (4/3/2025).
Dirinya kembali mengingatkan langkah penempatan birokrat di awal pemerintahan berpengaruh kepada derap langkah kedepan.
“Sebagai pemimpin baru di pemerintahan, akan muncul beban kerja yang berat. Apabila keliru atau tidak pas dalam mengambil langkah diawal kepemimpinan, konsekuensi logisnya demikian. Dan bisa jadi timbul masalah baru yang bersifat efek domino dari langkah awal yang tidak tepat,” tukasnya.(sco)
Kursi eselon II di Pemprov Sulut yang diisi Pelaksana Tugas:
1. Inspektur Daerah Sulut
2. Kepala Dinas Pangan Daerah Sulut
3. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Sulut
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulut
5. Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Sulut
6. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut
7. Sekretaris DPRD Sulut
8. Kepala Dinas Sosial Daerah Sulut
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulut
10. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sulut
12. Kepala Biro Umum Setdaprov Sulut
13. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulut
14. Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut