BASISBERITA.COM, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi serta pengelolaan fiskal yang lebih efisien dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyusun strategi pembangunan Sulut ke depan agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan fase strategis dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Fokus pembangunan diarahkan pada percepatan fondasi transformasi menuju daerah yang maju, sejahtera dan berdaya saing.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan delapan misi utama sebagai pijakan pembangunan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, hingga penguatan ketahanan di sektor pangan, energi dan air secara berkelanjutan.
Selain itu, perencanaan pembangunan juga mempertimbangkan berbagai dinamika eksternal. Kondisi ekonomi global yang melambat serta ketidakpastian geopolitik menjadi tantangan tersendiri. Sementara di tingkat nasional, isu kesenjangan pembangunan antarwilayah dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana turut menjadi perhatian.
Di tingkat daerah, pemerintah menyoroti penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius dalam beberapa tahun ke depan.
Gubernur Yulius juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan, terutama akibat potensi penurunan pendapatan dan perubahan struktur anggaran yang cenderung defisit pada periode mendatang.
“Ke depan, kita harus mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memastikan belanja lebih efektif, efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah didorong untuk membuka peluang pendanaan alternatif, seperti pemanfaatan CSR, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta berbagai sumber hibah.
Dalam dokumen RKPD 2027, pemerintah menetapkan sejumlah target indikator makro, antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 hingga 7,7 persen, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas pembangunan manusia dan lingkungan hidup.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Di akhir kegiatan, Yulius menginstruksikan seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan keselarasan program pembangunan, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sulut.(sco/*)