BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mencetak sebelas kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian ini, menurut Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jangan membuat kendor dalam tata pengelolaan keuangan. Namun, semakin komitmen melakukan yang terbaik.
“Kami sangat bersyukur, tentunya kami akan berkomitmen untuk melakukan terbaik ke depan demi mewujudkan Sulawesi Utara yang Maku, Sejahtera dan Berkelanjutan,” kata Gubernur Yulius usai Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahung Anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (2/6/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono mengatakan pemeriksaan keuangan pemda merupakan hal yang rutin dilakukannya. Akan tetapi, opini WTP bukan berarti tidak ada kekurangan.
“Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” kata Prijono.
Dirinya berharap komitmen Pemprov Sulut dalam pengelolaan keuangan terus diperhatankan.
“Capaian ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Sulut dan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Ia menambahkan kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal.(sco/*)