BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pilar utama pembangunan masyarakat yang lebih komprehensif. Melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu berbasis masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Gubernur Sulut Yulius Selvanus, menegaskan bahwa perluasan peran tersebut menuntut Posyandu untuk tidak lagi berfokus pada satu sektor saja. Posyandu ke depan harus mampu menjangkau bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
Hal itu disampaikan Gubernur Yulius saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut Tahun 2026 yang digelar pada Jumat (17/4/2026) di Hotel Luwansa and Convention Center, Manado.
“Posyandu harus menjadi wadah yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu, Tim Pembina Posyandu di semua tingkatan memiliki peran strategis dalam menggerakkan serta mengawal implementasi kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Yulius.
Dalam upaya mendukung transformasi tersebut, Pemprov Sulut menekankan tiga fokus utama penguatan.
Pertama, sinergi lintas sektor. Keberhasilan Posyandu sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat agar program berjalan terpadu dan saling mendukung.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan akan terus diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian motivasi dan apresiasi atas dedikasi mereka di lapangan.
Ketiga, inovasi dan pemanfaatan teknologi. Setiap daerah didorong untuk menghadirkan terobosan dengan memanfaatkan teknologi serta mengembangkan pendekatan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemprov Sulut menargetkan tersusunnya rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan di setiap kabupaten/kota. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat menuju Sulut yang lebih maju dan sejahtera.
Rakorda ini turut dihadiri Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulut, Anik Yulius Selvanus, Wakil Ketua I Tim Pembina Posyandu Provinsi, Merry Kalalo, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut.(sco/*)