BASISBERITA.COM, Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Victor Mailangkay, mewakili Gubernur Yulius Selvanus, menghadiri agenda penting Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulut, Selasa (13/1/2026).
Dalam sambutan Gubernur Sulut yang dibacakannya, Wagub Mailangkay memberikan apresiasi tinggi kepada BPK atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen dan objektif. Pemeriksaan dinilai sebagai instrumen vital untuk memastikan roda pemerintahan tetap berada di jalur tata kelola yang baik (good governance).
Mailangkay menekankan bahwa penyerahan LHP ini bukan hanya agenda rutin tahunan. LHP merupakan cermin bagi pemerintah daerah untuk melihat efektivitas kebijakan yang telah diambil sepanjang tahun anggaran.
“Pemeriksaan kinerja memberikan gambaran menyeluruh, sementara pemeriksaan kepatuhan mengingatkan kita bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan,” tegas Mailangkay di hadapan jajaran BPK dan kepala perangkat daerah.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut secara terbuka menyambut setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK. Wagub menegaskan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan masukan strategis untuk mencegah potensi penyimpangan di masa depan.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Ini adalah langkah nyata untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi anggaran,” lanjutnya.
Wagub Mailangkay pun menegaskan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjadikan LHP sebagai pedoman evaluasi internal. Ditegaskannya, penguatan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengawasan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan serta pembangunan budaya kerja yang menjunjung integritas dan profesionalisme.
Mailangkay menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan BPK dalam kerangka kemitraan yang konstruktif. BPK berperan strategis menjaga akuntabilitas keuangan negara, sementara pemerintah daerah harus bersikap terbuka, kooperatif dan responsif terhadap seluruh proses pemeriksaan.
Di akhir sambutannya, Wagub Mailangkay menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah fondasi utama untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera. Program pemerintah harus memberikan dampak nyata, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan daya saing daerah.
“Semoga momentum ini memperkuat integritas birokrasi kita demi Sulut yang berkelanjutan,” pungkasnya.(sco)