BASISBERITA.COM, Tomohon – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Hotel Wise Tomohon, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tomohon Caroll Senduk yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Sendy Rumajar.
Selain Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diskusi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten,yakni Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kevin Karwur
serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon Martin Harefa.
Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan bahwa FGD ini merupakan tahapan krusial untuk menyamakan pemahaman sekaligus menghimpun masukan substantif guna menyempurnakan draf regulasi tersebut. Menurutnya, pemerintahan yang baik tidak sekadar soal menjalankan kewenangan dan anggaran, melainkan bagaimana membangun hubungan kuat dengan warga serta melibatkan mereka dalam pembangunan.
“LKK memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan warga, perencanaan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan. Seluruh LKK harus mampu bersinergi agar keberadaannya memberi manfaat nyata, bukan sekadar pemenuhan struktur organisasi atau administrasi semata,” ujar Caroll.
Ia menegaskan, regulasi yang tengah disusun tidak boleh berhenti pada rumusan hukum yang baik di atas kertas, tetapi harus realistis, terukur, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Untuk itu, Wali Kota menggarisbawahi empat poin utama yang wajib menjadi perhatian dalam penyusunan Perwako ini: Kepastian hukum dan kejelasan tata kelola:Memberikan pedoman tegas soal kedudukan, tugas,fungsi, serta mekanisme pembentukan LKK yang selaras dengan aturan di atasnya tanpa tumpang tindih kewenangan; Penguatan kapasitas dan pemberdayaan: Pengurus LKK perlu mendapatkan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif; Sinergi dan koordinasi: Mengatur pola hubungan kerja yang jelas antara pengurus LKK, lurah, camat,dan perangkat daerah terkait guna menyelaraskan kebutuhan warga dengan kebijakan daerah; Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi:Memastikan kinerja LKK dipantau dan dievaluasi secara berkala demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Caroll juga mengapresiasi keterlibatan unsur Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kanwil Kemenkum Sulut dalam mengawal kepatuhan hukum serta ketepatan norma dalam draf aturan tersebut. Ia meminta tim penyusun menelaah setiap pasal secara cermat agar mudah diterapkan di tingkat kelurahan.
“Ketika peraturan ini ditetapkan nanti, seluruh camat dan lurah harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaannya dengan mengedepankan prinsip pelayanan, partisipasi, dan gotong royong,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tomohon ODS Mandagi, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon Nyoman Nirmala serta para peserta dari perwakilan kelurahan dan tokoh masyarakat setempat.(sco/*)