BASISBERITA.COM, Manado – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) mengharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Utara (Sulut) segera melakukan penginputan data mengenai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Di mana, data itu harus terimplementasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Adapun untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah, Kepala Kanwil Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan bersama Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Sulut Christodharma Sondakh melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), pada Selasa (5/8/2025).
Di Kota Kotamobagu, kunjungan tersebut diterima Asisten I Sekda Nasli Paputunga, yang didampingi Kepala OPD terkait. Sementara di Bolaang Mongondow, tim diterima langsung Bupati Yusra Al-Habsyi.
Dalam dua pertemuan resmi ini, Sondakh mengawali pembicaraan dengan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan yakni terkait penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
Sondakh kemudian mempersilakan Kepala Kanwil Kemendukbanggda Sulut, Jeanny Yola Winokan menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama.
Winokan mengutarakan, tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga.
“PJPK diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan serta pengintegrasian isu-isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan,” jelasnya.
Menurut Winokan, ada 30 indikator PJPK. Ini adalah seperangkat indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi PJPK.
Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek kependudukan seperti kuantitas, kualitas, mobilitas, dan persebaran penduduk.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan kependudukan di daerah selaras dengan kebijakan nasional dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, 30 indikator segera diinput dalam dokumen perencanaan daerah yang ada. “Karena ini konekting dengan Kementerian Keuangan dalam hal penganggaran. Jangan sampai anggaran pusat hilang karenanya kiranya bisa segera ditindaklanjuti,” harap dia.
Baik Pemkot Kotamobagu melalui Asisten I dan Pemkab Bolmong langsung oleh Bupati Yusra mengatakan segera menindaklanjuti. Instansi terkait bahkan langsung diinstruksikan segera melakukan penginputan.
Bupati mengaku siap melalukan penginputan terhadap 30 indikator yang dibutuhkan. “Yang masih menjadi kendala, akan menjadi catatan,” tukasnya.(sco)