BASISBERITA.COM, Tomohon — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tomohon melaksanakan rapat bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon yang turut didampingi oleh Sekretariat DPRD Kota Tomohon. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat I Kantor DPRD Kota Tomohon dengan agenda utama “Evaluasi Peraturan Daerah”, Selasa (31/3/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Ir. Feky Kosmas Rumondor, ST dan dihadiri oleh Wakil Ketua Abraham Arturo Wakas, S.Si., M.Ak.. Turut hadir para anggota Bapemperda yakni Syalom Christy Mokorimban, SE, Djemmy Jerry Sundah, SE, Joice Fanda Poluan, Jeane D’Arc Paula Mamahit, dan Vonny Mongdong. Selain itu, rapat juga dihadiri Sekretaris DPRD serta Tenaga Ahli Bapemperda.
Dalam pembahasan, Bapemperda menegaskan kembali peran strategisnya sebagai alat kelengkapan DPRD yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap produk hukum daerah tetap relevan, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Melalui fungsi evaluasi, seluruh Peraturan Daerah (Perda) yang telah diberlakukan dilakukan peninjauan secara menyeluruh untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Evaluasi ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek sinkronisasi regulasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga mencakup identifikasi berbagai kendala implementasi yang dihadapi di tingkat pelaksanaan. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika kebutuhan masyarakat Kota Tomohon yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Melalui sinergi bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon, Bapemperda berkomitmen untuk mendorong adanya penyempurnaan regulasi, baik dalam bentuk revisi, perubahan, maupun pencabutan Perda yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas tata hukum daerah yang lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut juga ditekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar memiliki daya guna dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan evaluasi ini, DPRD Kota Tomohon kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(AP)